Jakarta – Polemik impor produk ubin keramik asal China kini tengah menjadi ‘bola panas’. Pasalnya, sejumlah asosiasi yang menaungi industri keramik di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda.
Belum lama ini, Pengusaha keramik yang tergabung dalam Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI) menyebut bahwa produk keramik impor asal China justru tidak mengganggu industri dalam negeri.
Pasalnya, importasi ubin keramik asal China tersebut khususnya keramik premium jenis glazed atau unglazed porcelain tile B1a (matt, polized, polized kilap).
“Faktanya spesifikasi dari keramik yang banyak diproduksi di dalam negeri yaitu jenis BIII dan BII (body merah) sangat berbeda jauh dengan jenis glazed/unglazed porcelain tile B1a,” tegas Ketua Umum FOSBBI, Antonius Tan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain jenis produk yang berbeda, jelas Antonius, produk impor ubin keramik asal China juga memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan produk yang diproduksi di dalam negeri.
Menurutnya, mayoritas produk buatan dalam negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan produk impor lebih menyasar ke pasar menengah ke atas.
“Disisi lain, produk keramik B1a juga belum terlalu banyak di produksi di dalam negeri, sehingga tidak mampu mememuhi permintaan pasar yang begitu besar,” katanya.
Oleh karen itu, FOSBBI meningatkan kembali bahwa produk keramik impor tidak membuat pabrik keramik dalam negeri terganggu. Pasalnya, keramik yang diproduksi di dalam negeri merupakan keramik BIII dan BII, sementara yang produk impor adalah golongan B1a porcelain tile yang masuk market high end.
Hal berbeda justru diungkapkan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang menilai gempuran impor produk ubin keramik asal China menyebabkan industri keramik nasional terganggu.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang produksi produk keramik B1A anggota Asaki saat ini sekitar 140 – 150 juta meter persegi (m2) per tahun.
“Namun sangat disayangkan hanya bisa berjalan 50%, karena gempuran produk impor sejenis dari China yang melakukan praktek ‘unfair trade’ seperti tax subsidi 14%, indikasi dumping, serta pengurangan ketebalan keramik yang sebelum safeguard diberlakukan di tahun 2018 memiliki ketebalan 9,5 – 10 mm dan saat ini menurun ke 7,2 – 8 mm,” papar Edy.
Asaki saat ini sedang gencar mengedukasi pasar dan konsumen bahwa produk keramik nasional secara kualitas lebih unggul, salah satunya dimana secara ketahanan ‘breaking strength’ maupun ‘Bending Stregth’ jauh lebih kuat dari produk impor.
“Selain itu, produk keramik dalam negeri juga lebih unggul dari sisi after sales service, sedangkan produk impor yang dilakukan oleh para trader dengan sistem OEM/Maklon tidak mendapatkan jaminan after sales service dari pabrikan di China,” tutur Edy.
Untuk itu, Asaki mengharapkan dukungan serta keseriusan Pemerintah untuk segera menerapkan antidumping terhadap produk keramik asal China, seperti halnya telah diterapkan antidumping untuk bahan baku material keramik yaitu Fritz dari China sejak beberapa tahun terakhir.
“Kami telah mengajukan Antidumping terhadap produk dari China sebagai antisipasi semakin meningkatnya angka impor setiap tahunnya, apalagi setelah negara tujuan ekspor China yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Timur Tengah menerapkan kebijakan antidumping,” terangnya.
“Upaya tersebut sebagai antisipasi melonjaknya angka impor akibat pengalihan ekspor keramik Tiongkok, serta merosotnya permintaan keramik di dalam negeri China akibat sektor properti yang stagnan. Apalagi kebijakan Safeguard juga masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi industri keramik dalam negeri,” tambah Edy.
Asaki melihat tanggapan dari Gabungan Importir yang menilai produk keramik impor asal China tidak mengganggu industri keramik dalam negeri tidak tepat dan akurasinya juga diragukan.
“FOSBBI selaku gabungan importir tentu resah terhadap rencana Asaki untuk inisiasi antidumping terhadap produk impor dari China,” tegas Edy.
FOSBBI selaku gabungan importir tentu kuatir thd rencana Asaki utk inisiasi Antidumping thd produk Import dari China.
