Jakarta – Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia sebagai tuan rumah telah melakukan inisiatif dengan menambahkan nomenklatur industri dalam Trade and Investment Working Group sehingga menjadi Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG).
Meskipun bukan hal yang baru dan kerap dibahas, namun memang secara khusus format TIIWG baru ada saat ini.
“Sektor industri manufaktur merupakan penyokong ekonomi di banyak negara besar di dunia, bahkan mempunyai kontribusi sebesar 14,5% terhadap GDP dunia. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan industri di dunia mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan, yang juga mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Inauguration TIIWG G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (8/2).
Menperin menegaskan, dengan masuknya isu industri secara resmi pada TIIWG Presidensi G20, Indonesia bertekad untuk memanfaatkannya dengan mengajak anggota G20 dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan akibat pandemi, dan merumuskan strategi bersama untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi krisis.
“Kami meyakini, sektor industri, perdagangan dan investasi merupakan tiga pilar yang paling penting dan perlu saling bersinergi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Sebab, investasi merupakan sektor hulunya, kemudian industri di sektor intermediate, dan perdagangan adalah hilirnya,” paparnya.
Menperin pun optimistis, adanya investasi dapat membangun industri yang berdaya saing dan membuka peluang akses perdagangan yang lebih luas dan berkontribusi pada sistem perdagangan dunia.
“Investasi, industri dan perdagangan itu satu mata rantai. Oleh karenanya, satu sama lain saling mendukung, dan diperlukan kerja sama yang sangat baik,” tuturnya.
Menperin menambahkan, Kementerian Perindustrian akan fokus terhadap salah satu isu yang dibahas pada pertemuan TIIWG tahun ini, yakni terkait penerapan industri 4.0.
Adapun, tujuannya adalah untuk memacu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terkait dengan tema besar dalam penguatan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi.
“Melalui diskusi antarnegara anggota G20, kami berupaya mengakselerasi implementasi industri 4.0, meningkatkan pemerataan akses teknologi, memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi, serta memperkuat kolaborasi untuk mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan dan pemulihan ekonomi global,” imbuhnya.
Lebih lanjut, isu Industri 4.0 dipilih karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya.
“Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” tegas Agus.
Selain itu, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi.
“Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 dapat menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang,” tandasnya.
Menperin mengemukakan pula bahwa pelaku industri dan sektor lainnya merespons cepat untuk dapat melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi.
“Kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Menperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.
“Sebagai bagian dari industri 4.0, transformasi digital juga membawa tantangan baru bagi perusahaan, pekerja, konsumen, pemerintah, lembaga penelitian, organisasi industri, dan masyarakat secara keseluruhan,” terangnya.
Menurut Agus, transformasi digital dapat membentuk model bisnis baru yang memerlukan adaptasi terhadap sistem kerja dan keterampilan yang baru, pengembangan standar dan kebijakan yang beradaptasi dengan sistem digitalisasi, serta inklusi sosial dan akses yang merata terhadap teknologi digital.
“Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem, di mana seluruh pemangku kepentingan menciptakan jaringan dan membangun kerja sama,” tegasnya.
Dalam hal ini, kerja sama internasional menjadi upaya strategis yang perlu dilakukan. Kerja sama multilateral G20 akan berperan penting dalam mengatasi tantangan saat ini, dengan memanfaatkan percepatan transformasi digital karena dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Melalui forum TIIWG, kami akan mendorong negara-negara G20 untuk berdiskusi dalam menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya.
