Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkomitmen untuk terus mendukung percepatan program sawit berkelanjutan.
Adapun upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggelar Diskusi Nasional Sawit Berkelanjutan dengan tema “Mendorong Peran Aktif Koperasi dalam Peningkatan Produktivitas Kebun dan Percepatan Sertifikasi Berkelanjutan Petani Sawit Swadaya di Indonesia”.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPKS Nasional, Mansuetus Darto mengatakan, SPKS memiliki tanggung jawab dan komitmen penuh dalam mendukung percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia dan juga perbaikan tata kelola sawit rakyat.
“Target kami (SPKS) pada tahun 2023 – 2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4.000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO,” kata Darto di Jakarta, Senin (31/7).
Dirinya menyebut bahwa dalam kurun waktu saru tahun terakhir, SPKS sukses mendorong lima (5) koperasi untuk sertifikasi ISPO dan RSPO.
“Artinya, kalau semua stakeholder dalam perkebunan kelapa sawit bekerjasama, maka kita mampu untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan pada petani sawit swasaya,” terangnya.
Saat ini, lanjutnya, anggota SPKS yang telah sertifikasi ISPO dan RSPO sebanyak 1.400 yang tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Dikesempatan yang sama, Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Kordinator Ekonomi, Musdhalifah Machmud mengajak semua stakeholder untuk meyakinkan dunia bahwa perkebunan kelapa sawit tidak merusak, melainkan memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan bisa mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
“Mari kita bersatu padu mendorong koperasi-koperasi kita perkebunan sawit rakyat untuk melakukan ISPO melalui regulasi-regulasi yang ada,” kata Musdhalifah.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah menyiapka. 140 sertifikasi ISPO, namun belum ada yang terdaftar dan masih proses pengajuan.
“Kalau sudah ISPO, maka pemerintah akan memberikan karpet merah dengan bantuan sarana prasarana,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS, Sunari mengungkapkan, BPDPKS merupakan bagian dari entitas pemerintah yang mengelola dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, BPDPKS terus berkomitmen mendanai berbagai program pengembangan kelapa sawit seperti PSR, sarana prasarana, pendidikan dan penelitian, termasuk membiayai sertifikasi ISPO.
“Namun, sejauh ini masih belum ada pengajuan anggaran untuk sertifikasi ISPO. Anggaran yang tersedia ternyata belum mampu diserap oleh pelaku usaha terkhusus petani sawit swadaya,” terang Sunari.
Dalam rangkaian acara Diskusi Nasional Sawit Berkelanjutan tersebut, petani-petanj dan koperasi sawit swadaya mendeklarasikan Aliansi Petani Sawit Swadaya Bersertifikat Berkelanjutan Indonesia (APSBI).
Wadah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan ISPK dan RSPO oleh petani dan koperasi sawit swadaya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara SPKS dengan PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) untuk Memfasilitasi Sertifikasi Sektor Kelapa Sawit dan Petani Sawit Swadaya.
