Jurnalindustry.com – Bandung – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan untuk masuk ke sektor industri pengolahan susu (IPS) dengan memproduksi susu UHT.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya berharap teknologi pasteurisasi di sini bisa dikembangkan dengan membangun lini pabrik baru untuk memproduksi susu UHT,” kata Ferry Juliantono saat kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/12).
Dalam kesempatan tersebut, Menkop menyaksikan penandatanganan kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 terkait pengadaan susu pasteurisasi untuk program MBG.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kerja sama dengan Kopdes Merah Putih Margamulya dalam rangka penguatan dan pelatihan koperasi.
Ferry meyakini produk susu pasteurisasi maupun susu UHT dari KPBS Pangalengan nantinya dapat dipasarkan melalui seluruh gerai Kopdes Merah Putih di Indonesia.
Untuk mendukung rencana pembangunan industri UHT tersebut, ia memastikan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi siap memberikan dukungan pembiayaan tambahan.
“Jika koperasi mampu membangun industri pengolahan susu sendiri, maka penyerapan susu segar dari peternak sapi perah nasional akan meningkat,” ujarnya.
Menkop juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membatasi bahkan melarang impor susu bubuk skim yang selama ini menjadi bahan baku industri pengolahan susu. Menurutnya, ketergantungan impor dapat melemahkan daya saing peternak sapi perah lokal.
“Impor susu bubuk skim akan mematikan peternak. Kita harus dorong koperasi agar mampu mengolah dan memproduksi sendiri, bahkan hingga susu bubuk,” tegasnya.
Terkait program MBG, Ferry menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok berbasis koperasi. Tidak hanya susu, tetapi juga produk pangan lain seperti sayuran diharapkan dapat dipasok oleh koperasi petani.
“Kita ingin SPPG di seluruh Indonesia disuplai oleh koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih. Inilah ekosistem koperasi yang sedang kita bangun,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi produk susu sebagai fondasi penguatan koperasi produsen sapi perah. Kesiapan tata kelola, pencatatan, dan ketelusuran rantai pasok dinilai menjadi syarat mutlak bagi koperasi untuk menjadi mitra strategis program nasional.
Sementara itu, Direktur Utama LPDB Krisdianto menyebut, KPBS Pangalengan sebagai salah satu mitra koperasi dengan kinerja baik. Koperasi tersebut telah memiliki mitra offtaker besar seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, serta aktif memasok kebutuhan susu untuk sejumlah SPPG dalam program MBG.
“KPBS Pangalengan pernah menerima pembiayaan dana bergulir Rp15 miliar dan sudah lunas,” ujar Krisdianto.
Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menjelaskan, koperasi yang berdiri sejak 1969 ini memiliki lebih dari 4.500 anggota dengan populasi sekitar 16 ribu ekor sapi perah. Produksi susu segar mencapai 80 ton per hari.
Saat ini, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) berbasis sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dengan delapan di antaranya dilengkapi fasilitas pendingin susu untuk efisiensi distribusi.
Dalam program MBG, KPBS Pangalengan telah memasok susu ke 50 SPPG dengan volume sekitar 700 ribu cup per bulan yang langsung disalurkan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
