Jurnalindustry.com – kopJakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memastikan koperasi aka menjadi salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di wilayah Sumatra. Melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra, koperasi di seluruh Indonesia dikerahkan untuk membantu mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri terkait, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, dan pejabat lintas kementerian lainnya.
Menkop Ferry mengungkapkan, bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha koperasi. Khusus di Sumatra Utara, kerugian koperasi akibat banjir dan tanah longsor tercatat mencapai Rp37,72 miliar.
Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana dengan total kerugian sebesar Rp20,66 miliar, terdiri dari lima koperasi di Aceh dan empat koperasi di Sumatra Utara.
“Dengan kondisi tersebut, kami menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak agar usaha mereka tetap berkelanjutan,” kata Ferry.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemenkop bersama LPDB menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui pemberian masa tenggang (grace period) serta perpanjangan tenor pinjaman hingga 60 bulan. “Ke depan akan terus dilakukan monitoring agar kegiatan usaha koperasi dapat kembali berjalan dan berkembang,” ujar Menkop.
Selain kebijakan pembiayaan, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti hygiene kit, pembalut wanita, toilet portabel, alat penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan.
Total donasi yang berhasil dihimpun dari gerakan tersebut mencapai Rp1,86 miliar, dan Kemenkop memastikan anggaran bantuan akan terus ditambah.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan mendirikan posko pemulihan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan sekaligus konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang terdampak.
“Posko ini juga akan membantu memulai kembali produksi koperasi dan menyuplai kebutuhan barang bagi hunian sementara,” jelas Ferry.
Menkop menekankan pentingnya pendataan pascabencana yang akurat dan terintegrasi agar seluruh program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Basis data presisi sangat penting. Jika tidak diselesaikan, pendataan akan terus berulang dan menghambat proses pemulihan,” katanya.
Ke depan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung lainnya bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdampak bencana. Selain itu, koperasi akan mendapatkan pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kami akan mengumpulkan koperasi-koperasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk bersama-sama memulai kembali kegiatan usaha dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak,” tutup Menkop Ferry.
