Jurnalindustry.com – Jatinangor – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai salah satu strategi utama pengendalian inflasi nasional dan penguatan ekonomi desa.
Ferry menekankan, pembangunan sarana fisik seperti gerai dan gudang Kopdes Merah Putih menjadi tahapan krusial yang harus segera diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
“Targetnya pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya sudah selesai dibangun dan siap beroperasi,” ujar Menkop Ferry saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin (27/10).
Untuk mencapai target tersebut, Ferry meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi gerai dan gudang koperasi.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah, agar pembangunan fisik Kopdes bisa selesai sesuai target Presiden pada Maret 2026,” tegasnya.
Langkah ini, lanjut Ferry, tidak hanya mempercepat pembangunan koperasi di tingkat desa, tetapi juga memastikan pemerintah memiliki instrumen ekonomi mikro yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dari tingkat paling bawah.
Hingga Oktober 2025, tercatat sudah ada 82.223 koperasi desa yang memiliki badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, 68.603 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui data operasional dan kepemilikan gerai.
“Setelah peresmian, kami langsung bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Tahap ini adalah prasyarat utama sebelum Kopdes benar-benar beroperasi,” ujar Ferry.
Menkop menegaskan bahwa setelah beroperasi, Kopdes akan menjadi saluran baru bagi pemerintah dalam menyalurkan program stabilisasi harga pangan dan bantuan sosial.
“Ketika operasionalisasi koperasi berjalan, maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan intervensi pemerintah bisa dilakukan langsung melalui koperasi desa,” jelasnya.
Kopdes juga akan berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, seperti gabah, hasil perkebunan, dan kerajinan. Produk tersebut dapat disimpan di gudang koperasi untuk kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat ketika harga bergejolak.
“Contohnya, gabah petani bisa dibeli Kopdes dan disimpan di gudang, sehingga stok terjaga dan lonjakan harga bisa dicegah,” tambah Ferry.
Menkop Ferry optimistis, dengan beroperasinya Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional pada 2026, koperasi desa akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang swasembada pangan dan energi nasional.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara hadir kembali menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai keberadaan Kopdes akan menjadi saluran distribusi baru yang langsung menyentuh masyarakat bawah.
“Selama ini, intervensi harga belum tentu sampai ke desa. Kuncinya adalah koperasi desa,” kata Tito.
Ia menambahkan, dengan target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, keberadaan Kopdes diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi lokal.
“Kalau saja Kopdes berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, operasi pasar bisa langsung dilakukan melalui koperasi, dan inflasi akan lebih stabil,” ujarnya.
