Jurnalindustry.com – Jakarta – Industri pakaian jadi dalam negeri tengah menghadapi ancaman serius. Para pengusaha mengeluhkan kelangkaan bahan baku kain yang kini mulai mengganggu jalannya produksi, meskipun permintaan pasar masih tergolong stabil.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Kecil & Menengah Indonesia (AIKMI), Muhammad Arif Nasution, mengungkapkan bahwa persoalan tidak hanya sebatas kenaikan harga, tetapi juga sulitnya mendapatkan pasokan kain di lapangan.
“Permintaan di pasar retail masih cukup lumayan, hanya saja produksi kami mulai bermasalah karena sulit mendapatkan kain tenun dan kain rajut. Bahkan ketika sudah disepakati kenaikan harga, pasokannya tetap tersendat,” ujar Arif.
Keluhan serupa datang dari Perkumpulan Pengusaha Perlengkapan & Pakaian Bayi (P4B). Salah satu pengurusnya, Rudy Irawan, menyebut kain rajut jenis TC, campuran kapas dan polyester kini sangat sulit diperoleh. Kondisi ini bahkan membuat sejumlah pesanan (purchase order/PO) tidak bisa diproses.
“PO kami tidak diproses karena pabrik rajutnya masih menunggu bahan baku dari pabrik benang,” jelas Rudy.
Dampak kelangkaan ini juga dirasakan sentra konveksi di Majalaya, Jawa Barat. Ketua Umum Paguyuban IKM Konveksi Majalaya, Deden Sudrajat, mengatakan banyak mesin tenun terpaksa menganggur akibat kekurangan benang filament jenis DTY (Drawn Textured Yarn).
“Mesin-mesin tenun di Majalaya tambah banyak yang menganggur karena tidak ada bahan baku,” kata Deden.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, membenarkan bahwa pasokan benang polyester saat ini memang terbatas. Bahkan, produsen hanya memprioritaskan pelanggan tertentu.
“Anggota kami hanya memasok customer-customer yang loyal saja,” ujarnya.
Aqil menjelaskan bahwa secara bahan baku utama seperti asam tereftalat dan ethylene glycol sebenarnya tersedia, baik dari dalam negeri maupun impor. Namun, persoalan utama terletak pada anjloknya kapasitas produksi dalam negeri.
“Kapasitas operasional polimerisasi kita sudah turun dari 1,6 juta ton menjadi hanya 800 ribu ton akibat tutupnya empat perusahaan dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.
Dari total kapasitas tersebut, produksi harus dibagi untuk kebutuhan serat pendek (PSF) dan benang filament, sehingga pasokan ke industri hilir semakin terbatas.
Lebih lanjut, Aqil menilai kondisi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengimplementasikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filament impor, khususnya dari China.
“Padahal hasil investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sudah membuktikan adanya praktik dumping dan merekomendasikan BMAD,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya kuota impor yang dinilai menekan produsen lokal, sehingga berdampak pada tutupnya sejumlah pabrik dalam negeri.
“Pemerintah terlihat lebih mementingkan polyester impor dan tidak memiliki visi ketahanan industri. Apalagi dengan konflik global seperti di Selat Hormuz, polyester impor justru menjadi lebih mahal,” tambah Aqil.
Para pelaku industri kini berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis pasokan ini. Jika tidak, dikhawatirkan aktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional bisa mengalami stagnasi hingga berhenti total.
