Jurnalindustry.com – Jakarta — Industri keramik nasional meminta pemerintah segera menjamin kelancaran pasokan dan kepastian harga gas bumi demi menjaga daya saing manufaktur nasional.
Pelaku industri menilai lonjakan harga gas yang terjadi dalam enam bulan terakhir telah memasuki tahap darurat bagi sektor industri.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan, gas bumi merupakan “urat nadi” industri keramik yang tidak bisa digantikan oleh sumber energi lain dalam proses produksi.
“Gas bagi industri keramik adalah energi yang tidak bisa disubstitusi. Mati hidup industri keramik ada di kelancaran supply gas,” ujar Edy.
Menurut Edy, ancaman terbesar saat ini berasal dari rencana kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN mulai Juni 2026. Harga regasifikasi disebut melonjak dari 14,9 dollar AS menjadi sekitar 21 hingga 25 dollar AS per MMBTU.
ASAKI mencatat harga gas industri keramik penerima HGBT pada Januari 2026 masih berada di level 9 dollar AS per MMBTU. Namun, harga naik menjadi 11 dollar AS per MMBTU pada April dan diproyeksikan mencapai 15 dollar AS per MMBTU pada Juni 2026.
“Dalam kurun waktu enam bulan ini harga gas naik sangat signifikan di atas 60 persen,” kata Edy.
Ia menilai kondisi tersebut mengancam daya saing industri nasional, termasuk berpotensi menekan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia.
Edy juga mempertanyakan tingginya harga gas industri di Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
“Thailand masih impor gas, sedangkan kita produsen. Tapi harga gas industri kita justru tidak berdaya saing,” ujarnya.
ASAKI bersama Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) yang menaungi sekitar 20 sektor industri telah mengirim surat kepada Presiden untuk meminta intervensi pemerintah terkait persoalan harga dan pasokan gas.
Ketua FIPGB Yustinus Gunawan menilai industri manufaktur nasional kini berada di ambang fase kritis akibat menurunnya pasokan HGBT dan lonjakan harga gas industri.
“Juni akan menjadi gong penanda mulainya fase kritis industri manufaktur nasional,” kata Yustinus.
Ia meminta pemerintah segera melakukan intervensi darurat agar industri nasional tidak semakin tertekan dan kehilangan daya saing di tengah ketatnya persaingan global.
