Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong para penyandang disabilitas untuk memperluas ekosistem usaha yang inklusif lewat sentuhan teknologi dan terhubung ke dalam ekosistem digital.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Herbert Siagian mengatakan, besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang menjadi pelaku UMKM adalah peluang untuk mengakselerasi upaya pencapaian target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta di tahun ini.
“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau menjadi enterpreneur yang diakui,” kata Herbert Siagian, dalam acara puncak Tech to Empower Summit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (18/1).
Berdasarkan data Kemenko PMK dan Sakernas 2023, jumlah penyandang disabilitas yang telah bekerja baik di sektor formal ataupun informal mencapai 7,25 juta dari total 22,97 juta jiwa. Sementara saat ini jumlah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem ekonomi digital sebesar 22,82 juta atau 76 persen dari target.
Herbert menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sudah memulai upaya pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas sejak 2022.
Di samping itu, KemenKopUKM telah membuka peluang kolaborasi dengan British Embassy Jakarta, Alunjiva Indonesia, dan pihak terkait lainnya untuk membangun ekosistem usaha inklusif bagi para penyandang disabilitas.
“Sejak 2022 KemenkopUKM telah melakukan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro melalui pendidikan vokasional bagi teman-teman disablitas. Ditambah lagi peluang kerja sama dengan British Embassy Jakarta, Alunjiva Indonesia dan pihak terkait lainnya, bisa menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM secara holistik terutama bagi para penyandang disabilitas,” ucap Herbert.
Dirinya berharap para penyandang disabilitas yang memiliki usaha baik skala mikro hingga menengah agar mengoptimalkan penggunaan media digital dalam pengembangan dan pemasaran produknya.
Dengan memanfaatkan teknologi digital yang diintegrasikan terhadap infrastruktur maupun regulasi usaha, diharapkan produk UMKM hasil karya dari penyandang disabilitas dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.
“Saya mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk terus meningkatkan nilai diri dan semangat dalam berkarya. Begitu juga kepada pelaku usaha, generasi milenial, dan masyarakat umum agar meningkatkan kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja dan selalu siap beradaptasi,” ujar Herbert.
KemenKopUKM, kata Herbert, juga siap bersama-sama untuk mengoptimalkan bonus demografi menjadi sebuah peluang emas dalam meningkatkan daya saing serta kemandirian bangsa dengan membangun ekosistem usaha inklusif bagi para penyandang disabilitas.
Kolaborasi Pentahelix
Di tempat yang sama, Co-Founder Alunjiva Indonesia Fany Efrita mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari swasta atau BUMN, pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media.
Sebagai platform edukasi kesehatan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas penyandang disabilitas di Indonesia, Alunjiva Indonesia berkomitmen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.
“Kami berkolaborasi dengan British Embasy, untuk mendukung penciptaan kesetaraan melalui program Tech to Empower Summit. Melalui program ini kami juga mengembangkan panduan penerapan ekosistem inklusif bagi perusahaan dan panduan menjadi enterpreneur inklusif,” tutur Fany.
Rangkaian Tech to Empower Summit ini beberapa di antaranya adalah meningkatkan keterampilan literasi digital di bidang ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas agar mereka siap masuk ke sektor tenaga kerja formal atau dunia wirausaha.
Selain itu juga memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi para penyandang disabilitas hingga membuka kesempatan untuk melamar pekerjaan di perusahaan.
“Kolaborasi adalah kata kunci keberhasilan untuk menciptakan ekosistem Indonesia yang inklusif. Diharapkan ini dapat membuka peluang berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Sementara itu Maathew Downing selaku Perwakilan British Embassy menambahkan, sinergi dengan pemerintah Indonesia, Alunjiva Indonesia dan berbagai pihak lainnya menjadi upaya untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pekerjaan di tengah masifnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Dalam setahun terakhir telah diberdayakan lebih dari 950 penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia sehingga mereka mendapatkan posisi yang setara.
“Mamasuki tahun 2024, kami berkomitmen terhadap kemitraan dengan Indonesia. Bersama-sama kita akan mendobrak hambatan dan membangun masa depan dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama,” ujar Maathew.
Jonna Damanik, Komisioner Komisi Nasional Disablitas, menambahkan sebagai lembaga non struktural di pemerintahan, pihaknya siap bekerja sama untuk menjalankan program penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dia berharap kerja sama yang telah terbangun bisa terus dilanjutkan demi menuju Indonesia emas di tahun 2045.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti sampai di sini. Terima kasih kepada British Embassy, Alunjiva Indonesia, yang sudah mendukung berbagai program pemberdayaan bagi masyarakat disabilitas,” katanya.
