Jurnalindustry.com – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin serius menggarap potensi bambu sebagai komoditas unggulan nasional. Pengembangan ekosistem industri bambu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau dan sirkular.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia. Tercatat lebih dari 125 jenis bambu tersebar di berbagai wilayah Nusantara, yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global.
“Potensi ini sangat besar, namun selama ini pemanfaatan bambu masih didominasi metode konvensional sehingga nilai tambahnya belum optimal,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Kemenperin kini mendorong penguatan industri hilir bambu, terutama untuk sektor konstruksi, furnitur, hingga produk bernilai tambah lainnya seperti pangan fungsional. Bambu dinilai memiliki keunggulan mekanis yang kuat, lentur, mudah dibentuk, serta ramah lingkungan.
“Bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” jelas Menperin.
Pengembangan industri bambu juga telah masuk dalam program lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Sebagai tindak lanjut, Kemenperin tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu nasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebut industri bambu memiliki peluang besar di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah terus meningkat pesat.
“Saat ini permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Ini menunjukkan peluang ekspansi yang sangat besar,” tegas Putu.
Di pasar domestik, permintaan bangunan berbasis bambu juga meningkat, khususnya di kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, nilai ekonomi bangunan bambu tergolong tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi.
Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan konstruksi beton yang membutuhkan waktu 6–7 tahun.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program ini fokus pada pelatihan berbasis kompetensi, mulai dari pengelolaan hulu hingga pengolahan pascapanen agar bambu siap digunakan industri.
AKB telah mulai dilaksanakan pada 2025 di Bali dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi. Ke depan, silabus AKB akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.
Selain itu, kawasan Bangli, Bali, dinilai berpotensi menjadi pusat logistik bambu nasional karena didukung ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra industri kecil dan menengah. Pengembangan serupa juga dipetakan di Yogyakarta yang telah memiliki ekosistem kolaborasi riset, komunitas, dan industri bambu.
Melalui penguatan SDM, standardisasi, serta ekosistem industri yang terintegrasi, Kemenperin optimistis industri bambu nasional mampu bersaing di pasar global, mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
