Jurnalindustry.com – Jakarta – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berorientasi pada produktivitas dan daya saing global di tengah tekanan dinamika geopolitik.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menegaskan, perlindungan tenaga kerja tetap menjadi prinsip utama dalam pembangunan industri nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus berjalan seimbang dengan kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas sektor manufaktur.
“Perlindungan tenaga kerja itu prinsipil, tetapi harus beriringan dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas industri,” ujar Sobur dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, tekanan terhadap industri manufaktur tidak hanya datang dari pasar global, tetapi juga faktor domestik seperti produktivitas tenaga kerja yang belum optimal serta meningkatnya biaya produksi.
Sobur juga menilai pendekatan kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor. Ia mencontohkan, skema kerja fleksibel seperti work from home (WFH) lebih cocok untuk sektor jasa, namun kurang relevan bagi industri manufaktur padat karya.
Untuk itu, HIMKI mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Beberapa langkah strategis yang diusulkan antara lain penerapan kerja fleksibel berbasis output, pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi, serta sistem pengupahan berbasis kinerja.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.
Sobur menambahkan, keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi publik dan hubungan industrial yang kondusif.
