https://jurnalindustry.com Jakarta – Industri keramik nasional mulai keluar dari tekanan biaya energi yang sempat memicu kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan harga regasifikasi LNG menjadi US$13 per MMBtu sejak 29 Juni 2026 dinilai membuka ruang pemulihan, bahkan mendorong rencana investasi baru senilai Rp10 triliun hingga 2028.
Meski demikian, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) mengingatkan bahwa pemulihan tersebut masih menghadapi tantangan serius. Realisasi penyaluran gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada Juli 2026 dinilai belum memenuhi target pemerintah, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat ekspansi kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan kebijakan penurunan harga regasifikasi LNG serta penerbitan Kepmen ESDM No.281K/2026 telah memberikan kepastian yang selama ini dibutuhkan industri keramik.
“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri keramik karena memberikan kepastian terkait ketersediaan gas industri dan harga gas yang lebih berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/8/2026).
Menurut Edy, kombinasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan penerapan SNI wajib untuk produk keramik menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing industri di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan domestik.
ASAKI mencatat industri keramik telah menyiapkan ekspansi kapasitas produksi baru sebesar 105 juta meter persegi per tahun mulai semester II/2026 hingga akhir 2028.
Nilai investasi yang disiapkan mencapai Rp10 triliun dengan potensi penyerapan sekitar 7.500 tenaga kerja baru.
Dengan tambahan kapasitas tersebut, Indonesia diproyeksikan menjadi produsen keramik terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Brasil.
Saat ini industri keramik nasional mempekerjakan sekitar 160.000 tenaga kerja yang tergabung dalam anggota ASAKI.
Meski pemerintah telah mengalokasikan volume gas industri melalui Kepmen ESDM No.281K/2026, ASAKI menilai realisasi penyaluran gas oleh PGN masih belum optimal.
Berdasarkan evaluasi asosiasi, PGN hanya mampu menyalurkan sekitar 88% dari volume gas yang tercantum dalam keputusan tersebut.
Jika dibandingkan dengan total kebutuhan gas industri keramik, realisasi gas HGBT dengan harga US$7 per MMBtu baru mencapai sekitar 66%, sementara sisanya harus dibeli dengan harga US$13 per MMBtu.
Akibatnya, harga gas yang dibayar industri keramik pada Juli berada di kisaran US$8–US$8,5 per MMBtu.
“Realisasi penyaluran gas HGBT masih meleset dari yang seharusnya sehingga beban biaya energi industri belum sepenuhnya turun,” kata Edy.
ASAKI berharap PGN dapat memperbaiki kinerja penyaluran gas agar sesuai dengan volume yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Edy, kepastian pasokan gas menjadi faktor kunci agar ekspansi industri keramik dapat berjalan sesuai rencana dan utilisasi produksi pada semester II/2026 meningkat ke level 75%–80%.
Di sisi lain, ASAKI menyatakan siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program 3 Juta Rumah, pembangunan Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
Asosiasi menilai pertumbuhan industri keramik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi manufaktur, serta penguatan industri bahan bangunan nasional.
“Kami siap mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% melalui peningkatan kapasitas produksi dan investasi industri keramik,” ujar Edy.
