Jakarta – Pelaku usaha sudah menduga bahwa pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 (tiga) di Jabodetabek serta di wilayah Bandung Raya, DI Yogyakarta dan Bali.
Kebijakan tersebut dilakukan bukan akibat tingginya kasus penyebaran Covid-19 varian Omicron akan tetapi karena rendahnya tracing.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, penerapan PPKM level 3 tentu akan sangat mempengaruhi psikologi pelaku usaha karena akan diberlakukan kembali pembatasan dan pengetatan berbagai aktivitas masyarakat dan operasional berbagai sektor usaha.
“Rasa kawatir, gelisah pasti akan menghantui pelaku usaha terlebih sektor-sektor tertentu yang baru merasakan gairah ekonomi 3-4 bulan terakhir karena hampir dua tahun mereka tidak bisa beroperas,” kata Sarman di Jakarta (8/2/2022).
Bagi pengusaha, tambah Sarman, tidak ada pilihan lain bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah akan siap melaksanakan, karena kami juga bisa memahami bahwa ini juga sesuatu yang sulit bagi pemerintah
“Kami berharap agar pemerintah melakukan evaluasi secara berkala agar dalam menerapkan PPKM Level 3 ini agar tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, apalagi varian omicron ini tidak begitu berbahaya dibanding dengan varian delta,” katanya.
Dijelaskan Sarman, dengan diberlakukan kembali PPKM level 3 maka akan sangat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal I-2022.
“Karena berbagai sektor usaha akan mengalami pembatasan jam operasional sampai jam 21.00 dengan jumlah pengunjung maksimal 50% seperti, pusat perbelanjaan atau perdagangan, mall, supermarket, hypermarket dan pasar swalayan,” papar Sarman.
Adapun, pelaku UMKM lainnya seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet voucer, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kenderaaan dan sejenisnya dapat beroperasi sampai pukul 21.00 dengan prokes yang ketat.
Sedangkan restoran/rumah makan, café didalam Gedung maupun area terbuka kapasitas pengunjung 50% dengan batas jam operasional pukul 21.00.
Sedangkan fasilitas umum seperti pusat wisata dan taman umum ditutup,termasuk transportasi umum kapasitas maksimal 70%. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari hari jam operasional sampai jam 17.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%,
Sarman sangat berharap penerapan level 3 tidak berlangsung lama.
“Semoga pada pertengahan bulan Maret nanti sudah dapat dikendalikan sehingga pemerintah dapat menurunkan level PPKM mengingat pada minggu pertama April 2022 kita sudah memasuki bulan ramadhan/puasa lanjut Idul Fitri,” harapnya.
Menurut Sarman, momentum Idul Fitri merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, momentum ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha semaksimal mungkin untuk memperkuat arus kasnya untuk mampu bertahan ditengah ketidakpastian ini.
Lebih lanjut, Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendorong dan mendukung penuh agar pemerintah terus mengenjot program suntikan booster kepada seluruh masyarakat utamanya di Jabodetak, Jabar, Jatim dan Bali untuk memperkuat imunitas masyarakat sehingga dampak omicron dapat diminimalisir.
“Termasuk juga satgas covid 19 agar tetap aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelanggar Prokes,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah ini.
“Berbekal pengalaman dua tahun lalu kita yakin dengan partisipasi dan kesadaran semua pihak serta berbagai antisipasi yang dilakukan pemerintah kasus covid 19 varian omicron ini akan segera dapat dikendalikan, sehingga proses pemulihan ekonomi kita dapat berlanjut sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5 – 5,5% dapat tercapai,” tutup Sarman.
