Jurnalindustry.com – Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) optimistis industri keramik nasional akan mengalami rebound signifikan pada 2026. Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto menargetkan tingkat utilisasi produksi industri keramik mencapai 80 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
“Target ini realistis dengan catatan dukungan kebijakan pemerintah tetap konsisten dan berbagai persoalan struktural industri dapat segera diselesaikan,” ujar Edy di Jakarta, Rabu (14/1).
Optimisme tersebut didorong oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang dinilai pro-industri, peningkatan kapasitas produksi, serta prospek pertumbuhan konsumsi domestik yang masih sangat besar.
ASAKI menilai, kebangkitan industri keramik tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis pemerintah, antara lain penerapan bea masuk antidumping dan safeguard keramik, pemberlakuan SNI wajib, program pembangunan tiga juta rumah, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor properti, penurunan suku bunga perbankan, serta program FLPP sebanyak 350.000 unit rumah. Kebijakan tersebut diyakini akan mendongkrak permintaan keramik domestik secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
ASAKI juga memproyeksikan kapasitas terpasang industri ubin keramik nasional terus meningkat. Pada 2026, kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 672 juta meter persegi per tahun, meningkat menjadi 701 juta meter persegi per tahun pada 2027, dan mencapai 720 juta meter persegi per tahun pada 2029.
Meski demikian, Edy menilai tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada 2029, konsumsi diperkirakan baru mencapai 2,5 meter persegi per kapita, jauh tertinggal dibandingkan China dan Vietnam yang telah mencapai sekitar 4 meter persegi per kapita, serta Malaysia dan Thailand di kisaran 3–3,5 meter persegi per kapita.
“Artinya, ruang ekspansi industri keramik nasional masih sangat besar,” kata Edy.
Di balik prospek positif tersebut, ASAKI mencatat sejumlah tantangan krusial. Salah satunya adalah krisis pasokan gas industri. Saat ini, industri keramik di Jawa Barat hanya menerima sekitar 60 persen pasokan gas, sementara Jawa Timur sekitar 50–55 persen sesuai skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD 7 per MMBTU. Kekurangan pasokan harus dipenuhi melalui gas berharga mahal dengan surcharge hingga USD 15,4 per MMBTU, yang menekan daya saing dan utilisasi produksi.
Tantangan lain adalah lonjakan impor keramik. Berdasarkan data ASAKI sepanjang 2025, impor keramik dari India meningkat 55 persen, Vietnam naik 32 persen, dan Malaysia melonjak hingga 210 persen.
“Kami akan bekerja sama dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menginisiasi penyelidikan dumping terhadap produk India pada semester I 2025, serta menelusuri dugaan praktik transhipment produk China melalui Malaysia,” ujar Edy.
ASAKI juga menyoroti masalah pasokan bahan baku tanah liat, khususnya di Jawa Barat akibat pencabutan izin tambang, serta mendorong percepatan kebijakan pemindahan pintu masuk impor ke luar Pulau Jawa guna melindungi industri domestik.
Selain ubin keramik, kepengurusan ASAKI periode terbaru turut memberi perhatian pada industri tableware, yang saat ini tingkat utilisasinya masih di bawah 50 persen akibat serbuan produk impor China yang diduga dumping dan ilegal. ASAKI mendukung penerapan sertifikasi halal untuk produk tableware sebagai instrumen non-tariff barrier sekaligus perlindungan konsumen dan industri nasional.
Dalam Rapat Umum Anggota (RUA) ASAKI yang digelar di Jakarta, 13 Januari 2026, Edy Suyanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum ASAKI periode 2026–2029. Dalam kesempatan tersebut, Edy memaparkan peta jalan pengembangan industri keramik nasional yang mencakup rencana investasi baru sekitar Rp5 triliun, ekspansi kapasitas produksi 70 juta meter persegi per tahun, serta penyerapan sekitar 3.500 tenaga kerja baru.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri, kami yakin industri keramik nasional tidak hanya bangkit, tetapi juga mampu menjadi pemain utama di kawasan,” pungkas Edy.
