Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta pelaku industri otomotif di Indonesia agar meningkatkan kemitraan dengan UMKM untuk mewujudkan program hilirisasi industri komponen sebagai bagian dari industrialisasi sektor otomotif yang memiliki peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya mengajak industri otomotif untuk ikut mengembangkan UMKM otomotif melalui kemitraan agar bisa naik kelas,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam FGD bertema Hilirisasi Industri Melalui UKM/IKM dan Koperasi Khususnya dalam Industri Komponen Otomotif R2/R3 EV di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data BPS, di tahun 2023 industri otomotif menyumbang Rp311 triliun atau sekitar 9 persen dari total PDB Industri pengolahan non migas. Sedangkan pertumbuhan industri otomotif selama 5 tahun terakhir (2018-2023) sebesar 4,1 persen.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan tahun 2023 produksi otomotif roda 4 sebanyak 1,395 juta unit. Sedangkan ASEAN Automotive Federation (AAF) jumlah produksi sepeda motor/roda 2 sebanyak 5,2 juta unit.
MenKopUKM menegaskan bahwa kemampuan UKM industri otomotif sangat baik dimana telah mampu memasok 65 persen komponen kendaraan dan alat berat.
Oleh sebab itu keberadaan UMKM penyedia komponen otomotif ini tidak bisa dianggap enteng, terlebih saat ini sedang dibangun ekosistem kendaraan listrik (electrical vehicle/ EV).
“Tren industri EV juga memberi peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjalin kemitraan sebagai rantai pasok bagi industri assembling kendaraan,” katanya.
Demi mendorong UMKM produsen komponen otomotif, kata MenKopUKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dalam aturan ini Industri Besar Bidang Komponen (KBLI 129300) diwajibkan bermitra dengan UKM Komponen.
Dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), saat ini telah dibangun rumah produksi bersama (RPB) untuk mendorong pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. Dengan adanya RBP ini diharapkan ke depan dapat mendukung inovasi, desain, hingga memudahkan akses pembiayaan.
“Melalui kolaborasi, inovasi dan kemitraan yang kuat kita pastikan bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya tumbuh dan berkembang, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata MenKopUKM.
Di tempat yang sama Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menambahkan pihaknya siap memfasilitasi pelaku industri otomotif dan UMKM penyedia komponen otomotif untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang menjadi salah satu program lintas kementerian.
Diakui bahwa permintaan terhadap produk alsintan khususnya di pedesaan cukup tinggi sehingga menjadi peluang untuk perluasan akses pasar.
“Peluang kita adalah alat pertanian, ini perlu sesegera mungkin kita diskusikan dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar pemerintah desa bisa belanja barang tertentu ini ke UMKM,” kata Hanung.
Sementara itu dari sisi pembiayaan, Hanung berharap UMKM produsen komponen otomotif membentuk koperasi agar dapat mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
Selain itu KemenKopUKM juga siap mengadvokasi permasalahan hukum yang saat ini sedang dialami oleh UMKM produsen knalpot yang kerap terkena razia oleh aparat kepolisian.
“Persoalan knalpot ini, rencananya pada 14 Maret 2024 akan ada diskusi dengan pihak kepolisian untuk melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kita bantu juga dari aspek hukum,” katanya.
President dan Chairman Institut Otomotif Indonesia (IOI) I Made Dana Tangkas menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk meningkatkan produksi otomotif khusus roda 2 dan 3 berbasis EV.
IOI juga berencana akan membangun ekosistem EV dari hulu ke hilir seiring dengan tren peningkatan kendaraan yang ramah lingkungan.
“Jadi kami ingin membumikan produk otomotif ini tidak hanya body dan interiornya saja tetapi bicara hingga ke baterai. Kami ingin mengembangkan usaha baru dan koperasi baru,” kata Made.
IOI juga berkomitmen untuk menggandeng UMKM produsen komponen otomotif untuk mewujudkan berbagai rencana strategis tersebut.
Dia percaya bahwa UMKM Indonesia cukup mampu untuk mendukung peningkatan produksi otomotif roda 2 dan 3.
“Harapannya nanti UMKM bisa menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Saya kira ini sesuai arahan Menteri (Teten Masduki) terkait bagaimana kita bisa belajar dari China, Jepang, dan Korea dalam rantai pasok industri,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rudolf Saut menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya program hilirisasi atau industrialisasi sektor otomotif. Untuk mewujudkannya APINDO mengusulkan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.
Pertama, pemerintah dan dunia usaha termasuk UMKM perlu membuat roadmap pengembangan industri manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah. Kedua program hilirisasi harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelaku industri dengan UMKM dan koperasi.
“Hilirisasi ini juga perlu memperhatikan pengembangan SDM dan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta perlunya peningkatan profesionalisme dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan,” kata Rudolf.
