Lombok – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meluncurkan program New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM, serta menciptakan entrepreneur produktif.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, menyampaikan redesain PLUT menjadi New PLUT merupakan implementasi dari PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Menurutnya, pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di KemenkopUKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas.
“Dengan program baru yang sudah didesain tersebut, diyakini New PLUT akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam peluncuran New PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (26/1/2022).
Menteri Teten menjelaskan, saat ini struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro. Tercatat jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 99,6 persen.
Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, ia mendorong program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan.
“New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, bussiness matching hingga showcase bagi produk UMKM atau enterpreneur baru,” ujarnya.
Menteri Teten menambahkan, pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan enterprenuer baru yang berkualitas. Ia menegaskan, Pemerintah perlu melahirkan the future SME yang mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global.
Untuk dapat bersaing, lanjut Menteri Teten, entrepreneur produktif harus diciptakan. Pemerintah menargetkan jumlah rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen persen di tahun 2024, dimana saat ini yang baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia.
Untuk mencapai target itu maka telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang resmi berlaku pada 3 Januari 2022 lalu.
“Baru keluar Perpres Kewirausahaan, dan di Perpres itu targetnya mencetak enterpreur baru dengan pendekatan inkubasi. Meski kita ada 64 juta pelaku UMKM tapi yang masuk ketegori enterpreneur baru 3,55 persen,” sambung Menteri Teten.
Dijelaskan Menteri Teten, dengan terbitnya Perpres tersebut akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan per tumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan Kementerian/ Lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait enterpreneur.
Diakui Menteri Teten, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah mencapai 10 – 11 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan, di Singapura rasio kewirausahaan sudah mencapai 8,5 persen dari total penduduknya.
“Dengan pendekatan baru ini kita harus lahirkan enterpreuner baru, maka PLUT ini menjadi bagian untuk mencapai target itu. Misi kita adalah mengubah struktur ekonomi yang mikro dan yang kecil menengah kita perkuat dan kita dorong menjadi pengusaha besar,” lanjut Menteri Teten.
Selain itu, Menteri Teten juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik atau internasional melalui digitalisasi. Sebab produk e-commerce hampir 50 persen dikuasai oleh produk impor. Oleh sebab itu perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut.
“Meski market digital kita terbesar di Asia Tenggara, tapi kalau kita tidak punya produk unggulan kita akan dibanjiri produk luar. Ini memang menjadi tantangan kita bersama,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan saat ini PLUT yang terbangun mencapai 74 unit yang tersebar di 32 provinsi. Tahun ini akan dilakukan pembangunan PLUT di 13 Kabupaten/Kota dan merenovasi 7 unit PLUT.
Sebagai pilot project, implementasi program New PLUT dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Lampung. Diharapkan nantinya PLUT di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengikuti dan melaksanakan program baru yang telah disusun secara komprehensif.
“Dengan konsep PLUT yang baru diharapkan akan jadi tempat pendaftaran dan tempat perizinan UMKM, jadi pusat pendampingan, menjadi rumah konsultasi, jadi market place dan tempat bertemunya buyer dan seller serta co working space bagi UMKM,” kata Siti Azizah.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat khususnya KemenKopUKM dalam mendorong kemajuan koperasi dan UMKM di NTB. Beberapa event yang digelar KemenKopUKM di wilayahnya menjadi pemantik bagi tumbuh kembangnya UMKM di NTB.
“Kehadiran bapak ibu tentu sangat melegakan hati kami. Kita masih di tengah pandemi semoga menambah semangat kami, dalam mendorong kemajuan koperasi dan UMKM atas kedatangan bapak ibu,” tutur Zulkieflimansyah.
Ia membenarkan bahwa untuk memaksimalkan kemajuan koperasi dan UMKM perlu dilakukan digitalisasi. Hal itu diperlukan untuk memperluas akses pasar dan kemudahan akses oleh buyer baik di dalam ataupun luar negeri.
“Digitalisasi sudah kita rasakan dan sudah dimunculkan bahkan saat ini eranya sudah metaverse, raganya di sini tapi jiwanya melayang di berbagai tempat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam peluncuran New PLUT, juga dilakukan MoU antara KemenKopUKM dengan Universitas Mataram tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. MoU ditandatangani oleh Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim dan Rektor Universitas Mataram Lalu Husni.
Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Strategis KemenKopUKM, diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha, Sosialisasi pendirian lembaga inkubator, Pelatihan vocational bagi penyandang disabilitas, Penyuluhan hukum bagi pelaku usaha mikro, Pelatihan pengembangan keahlian pemasaran digital, dan Pelatihan peningkatan kapasitas petugas penyuluh koperasi lapangan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satriya, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Para Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
