Solo – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem bagi koperasi dan UMKM di antaranya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar, serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.
“Sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Di sisi lain, akses pembiayaan juga dirasa masih cukup sulit bagi UMKM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah (13/10).
Menteri Teten menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk ke dalam rantai pasok.
Untuk itu, diperlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Kemudian, diharapkan dapat memaksimalkan output potensial, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan,” kata MenKopUKM.
Menteri Teten mengatakan, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan diperbesar dengan target sebesar 30 persen kredit perbankan untuk pelaku UMKM.
“Memang, ada KUR Rp100 juta yang tanpa agunan. Namun, praktiknya di lapangan masih sulit,” ucap MenKopUKM.
Oleh karena itu, Menteri Teten meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke kelayakan usaha.
“Harus dengan sistem digital dalam menilai kinerja UMKM, sehingga memudahkan bagi credit scoring UMKM,” kata MenKopUKM.
Maka, MenKopUKM mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital. Sebab, selama ini, masih banyak UMKM dengan model laporan keuangan keluarga.
“Dengan sama-sama digital, maka akan klop bertemu antara UMKM dengan perbankan,” kata Menteri Teten.
Lebih dari itu, MenKopUKM juga mendorong UMKM untuk memiliki business plan untuk memudahkan investor masuk, selain memudahkan bank menyalurkan kredit.
“Kami sudah membangun Smesco Hub Timur di Bali untuk mengembangkan pasar produk UMKM wilayah Timur Indonesia,” kata Menteri Teten.
Untuk UMKM naik kelas, Menteri Teten meminta agar lebih selektif, terkait UMKM yang memang memenuhi syarat untuk bisa scalling up. “Harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar. Tanpa itu, UMKM susah untuk naik kelas,” ucap MenKopUKM.
Saat ini, baru sekitar 4,1 persen UMKM yang masuk ke dalam Global Value Chain. Maka, ekspor UMKM pun terbilang masih rendah. “Tapi, dengan kemitraan tadi, bila industri meningkat maka UMKM pun ikut terkerek naik,” kata Menteri Teten.
Sementara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM setara dengan industri, MenKopUKM sudah menggulirkan program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) untuk sektor-sektor usaha seperti kuliner, kosmetik, dan fesyen.
Perguruan tinggi juga didorong untuk membangun inkubator bisnis yang terintegrasi dengan risetnya. “Jadi, kami akan mendorong UMKM yang naik kelas itu yang berbasis high tech,” kata MenKopUKM.
Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk di dalamnya izin edar produk UMKM dari Badan POM.
Menteri Teten akan lebih mengefektifkan program belanja pemerintah 40 persen untuk produk UMKM dalam e-Katalog dan katalog daerah. Termasuk belanja BUMN agar bisa masuk rantai pasok industri. “Jangan sampai e-Katalog didominasi produk-produk usaha besar. Maka, UMKM perlu pendampingan,” ucap MenKopUKM.
Terkait koperasi bermasalah, Menteri Teten menegaskan akan memperketat pengawasan koperasi, khususnya KSP. Bagi MenkopUKM, usaha besar tidak boleh ikut mendirikan koperasi. Karena, sejatinya, koperasi adalah close loop system, yakni wadah usaha untuk pelaku usaha kecil.
Dan jika ada koperasi yang melakukan praktik shadow banking, Menteri Teten mendorong mereka untuk berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Di samping itu, Menteri Teten juga terus memperkuat koperasi di sektor pangan lewat Program Korporatisasi Petani. Salah satunya, mendorong petani sawit membangun koperasi untuk mendirikan industri atau pabrik minyak makan merah.
Di sektor kelautan, akan dibangun banyak SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 11 ribu desa nelayan yang ada, hanya memiliki sekitar 388 SPBU nelayan.
“Para nelayan akan terdata secara digital by name, by address, dan by volume, lewat platform My Pertamina. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi penyelundupan solar bersubsidi,” kata Menteri Teten.
