Jakarta – Dinamika dan keseimbangan antara Pemerintah dan swasta adalah penting bagi pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dalam kurun 2020-2030, sesuai dengan Paris Agreement di tahun 2015 yang kemudian diratifikasi melalui UU No 16/2016.
Untuk menjawab tantangan ini, Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid berkomitmen menghimpun keikutsertaan seluruh sektor swasta untuk menjadi katalisator kebijakan tersebut dan akan mengintegrasikannya ke dalam siklus kegiatan ekonomi guna berikan kontribusi dalam upaya dekarbonisasi.
“Dalam skala utilitas, Kadin melihat banyak minat dari pihak domestik, regional bahkan internasional yang telah menjalankan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) atau sering disebut Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan ingin mengambil bagian dalam pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Dalam hal ini, Kadin mengapresiasi komitmen Kementerian ESDM dan PT PLN khususnya dalam menerbitkan RUPTL Hijau misalnya,” kata Arsjad di Jakarta (22/10).
Menurutnya, dalam skala yang lebih kecil namun tetap penting, Kadin juga melihat bahwa banyak dari sektor swasta semakin tertarik untuk memasang panel energi surya sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi.
Arsjad optimis, dengan model bisnis dan skema pembiayaan yang semakin matang di sekitar industri panel energi surya, Kadin dapat mendorong lebih banyak investasi dalam rantai nilai atap surya, dalam bentuk panel surya, elektronika daya, penyimpanan energi, dan layanan EPC.
“Hal seperti ini pada gilirannya akan menciptakan siklus umpan balik positif yang memungkinkan terciptanya ekonomi hijau atau industri hijau,” ujarnya.
Peran swasta dalam pengembangan energi terbarukan atau dalam upaya dekarbonisasi, lanjut Arsjad, tidak hanya dalam upaya mitigasi GRK saja, karena jika dilakukan dengan strategi yang tepat juga dapat memacu tumbuhnya industri baru dan memberikan keuntungan ganda bagi Indonesia.
