Jurnalindustry.com – Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) merealisasikan anggaran sebesar Rp1,006 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut setara dengan 87,25 persen dari total pagu efektif sebesar Rp1,153 triliun, dengan sebagian besar anggaran digunakan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, mayoritas satuan kerja di tingkat pusat mampu mencatatkan penyerapan anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa di antaranya mencapai sekitar 97 persen.
“Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas satuan kerja merealisasikan anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa satuan kerja mencapai sekitar 97 persen,” kata Ferry dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7).
Laporan realisasi anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Turut mendampingi Ferry, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, serta jajaran pejabat eselon I Kemenkop.
Ferry menjelaskan, pagu anggaran Kemenkop mengalami beberapa kali perubahan sepanjang 2025. Semula pagu ditetapkan sebesar Rp473,31 miliar, kemudian mengalami efisiensi menjadi Rp317,48 miliar.
Namun, pemerintah kemudian memberikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp744,44 miliar, ditambah pembukaan blokir anggaran senilai Rp91,38 miliar, sehingga total pagu akhir mencapai Rp1,217 triliun.
Tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat implementasi berbagai program strategis, khususnya pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Di sisi lain, Kemenkop mengakui penyerapan Dana Dekonsentrasi di daerah belum seoptimal belanja di tingkat pusat. Hingga akhir 2025, realisasinya mencapai 81,22 persen.
Menurut Ferry, dana tersebut digunakan untuk pelatihan pengurus KDKMP serta penyediaan tenaga pendamping koperasi di seluruh provinsi. Luas wilayah Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaannya.
“Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan di lapangan, pemanfaatan anggaran dinilai memberikan dampak nyata terhadap penguatan koperasi nasional.
Sepanjang 2025, Kemenkop berhasil melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, memberikan pelatihan kepada sekitar 143 ribu pengurus KDKMP, meningkatkan kapasitas 206 ribu SDM koperasi secara nasional, serta mengintegrasikan 69 koperasi ke dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi tata kelola keuangan, Kemenkop kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2025.
Capaian tersebut memperpanjang rekor Kemenkop yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
“Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan kami yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ferry.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan pihaknya menerima laporan realisasi anggaran Kemenkop sebesar Rp1.006.289.865.749 atau 87,25 persen dari total pagu anggaran 2025 setelah blokir.
Andre juga mengapresiasi keberhasilan Kemenkop kembali meraih opini WTP, namun mengingatkan agar efektivitas penggunaan anggaran terus ditingkatkan.
“Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan keterkaitan yang terukur antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi,” kata Andre.
