Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital dari para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah sudah semakin siap untuk menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Maka dari itu, guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, KemenKopUKM bekerja sama dengan Telkom, PT Inti, ITB, Aspaki, Gakeslab, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dalam mengisi Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri dengan topik “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, Senin (18/4).
“Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kemkominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.
Menteri Teten menambahkan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP.
“Tujuan didorong masuk e-katalog ini agar pengadaan lebih mudah untuk UMKM dan prosedurnya juga sudah disederhanakan untuk UMKM. Pembayarannya juga enggak boleh utang lagi, karena sudah ada kartu kredit pemerintah dengan bunga 0%. Standarisasi juga sekarang tidak disamaratakan. Kalau produk yang keamanannya tidak tinggi itu enggak perlu pakai SNI,” katanya.
Teten optimistis, nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Dia pun berharap, akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.
“Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. KemenKopUKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini,” kata Menteri Teten.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menegaskan bahwa dari Kemenkominfo, terdapat anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri.
“Keberpihakan untuk produk dalam negeri harus ada. Ini harus diawasi dan perlu pendampingan agar realisasinya benar. Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi,” ujar Jhonny.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pedidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri.
“Sampai hari ini, kami punya alokasi anggaran 2022 sebesar Rp80,55 triliun, ini enggak semua untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Ada Rp15 triliun yang kami alokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Kami targetkan 95% digunakan untuk barang dalam negeri,” kata Suharti.
