Jurnalindustry.com – Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Menurutnya, penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata Kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” jelasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Dirinya percaya pemerintah akan mengambul langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anin (sapaan Anindya Bakrie) sendiri telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak tersebut, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
“Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain,” ungkap Anin.
Menurutnya, agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, ada tiga prinsip yang mesti dipegang, Pertama,pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.
Kemudian prinsip kedua, lanjut Anindya, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.
“Prinsip ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini,” tegas Anindya.
Menurut Anindya, tiga prinsip tersebut dapat disebut sebagai tiga upaya middle ground atau jalan tengah dalam upaya penyelamatan PT Sritex.
“Tiga middle ground (jalan tengah) ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur dia.
Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.
“Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga mengimbau dunia usaha untuk tetap mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis,” tutup Anindya.
