Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional.
Adapun kajian tersebut meliputi bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan Ibukota Negara (IKN), Pembangunan Kepariwisataan serta Pembangunan Rendah Karbon/Ekonomi Hijau/Ekonomi Sirkular.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PII Heru Dewanto bersama Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga di Jakarta, (20/8/2021).
Dalam sambutannya, Heru Dewanto mengatakan untuk Indonesia yang lebih baik, semua pihak harus memberikan yang terbaik untuk negara, termasuk para insinyur yang menurutnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Indonesia.
“Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di nusantara,” ujarnya.
Menurut Heru, para insinyur yang nanti terlibat dalam pembangunan IKN, tidak hanya ditantang untuk membangun kota yang smart, green, sustainable, modern, berstandar internasional dan bisa jadi identitas bangsa, akan tetapi juga ditantang untuk membangun IKN yang bisa mendorong perekonomian negara.
“Menjadi big push strategi pemulihan ekonomi nasional, acuan standar baru ibukota dunia, menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat keuangan regional dan dunia yang baru,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru Dewanto juga mengatakan para insinyur ditantang untuk mengubah paradigma ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, dalam sambutannya mengatakan di kondisi saat ini, termasuk di kondisi pandemi, semua pihak tidak bisa lagi berpikir dengan cara yang sama. Kata dia, harus ada paradigma dan pendekatan baru yang diterapkan, termasuk dalam pembangunan nasional.
“Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerjasama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerjasama dengan PII,” ujarnya.
Ia juga berharap paradigma dan pendekatan baru, dapat diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang rencananya dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara yang keduanya masuk di wilayah Kalimantan Timur.
“Pengembangan IKN sebagai ajang pengembangan inovasi dan teknologi para insinyur. IKN akan diarahkan sebagai kota dunia untuk semua, simbol negara maju,” terangnya.
