Jurnalindustry.com – Jakarta – Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh pada akhir 2025 ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, gangguan pada sektor industri akibat bencana tersebut berpotensi menahan nilai tambah manufaktur nasional hingga Rp11-15 triliun.
“Bencana ini bukan hanya merusak infrastruktur dan kehidupan mayarakat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas industri terutama industri kecil dan menengah (IKM),” kata Menperin Agus saat memimpin rapat perdana awal tahun 2026 bersama jajaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta (2/1).
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sumatera dan Aceh merupakan wilayah dengan basis industri yang signifikan. Di Sumatera Utara tercatat terdapat 3.520 industri kecil, 115 industri menengah, dan 490 industri besar. Sementara Sumatera Barat memiliki 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar. Di Aceh sendiri terdapat 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.
Namun, laporan hingga 30 Desember 2025 menunjukkan dampak paling besar terjadi di Aceh dengan 1.647 industri kecil terdampak, disusul Sumatera Barat 367 industri, dan Sumatera Utara 52 industri. Selain IKM, bencana juga memukul sektor industri agro, ILMATE, serta industri kimia, farmasi, dan tekstil.
Menperin menjelaskan, kerugian industri tidak hanya disebabkan oleh kerusakan fasilitas produksi. Gangguan sistemik pada rantai pasok dan logistik justru menjadi faktor utama terhentinya produksi.
“Terputusnya jalan dan jembatan, terganggunya distribusi BBM, serta pasokan listrik dan air yang tidak stabil membuat banyak industri harus berhenti atau beroperasi jauh di bawah kapasitas,” jelasnya.
Industri manufaktur yang mengandalkan sistem just-in-time sangat rentan. Keterlambatan pasokan bahan baku selama beberapa hari saja sudah cukup menghentikan lini produksi dan menyebabkan kehilangan output yang signifikan.
Menurut Menperin Agus, besarnya dampak tersebut tidak sebanding dengan ukuran industri di wilayah terdampak karena Sumatera berperan sebagai simpul logistik nasional dan pemasok input penting bagi kawasan industri lain, termasuk Pulau Jawa.
“Gangguan di satu wilayah bisa memicu efek berantai yang menekan output manufaktur nasional. Ini adalah supply-side shock yang dampaknya menyebar sangat cepat,” tegasnya.
Sebagai respons, Kemenperin menyiapkan program restarting industri kecil yang akan dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Pada 2025, fokus diarahkan pada koordinasi, pendataan industri terdampak, serta pemetaan kebutuhan pemulihan dengan progres awal sekitar 20 persen.
Memasuki 2026, program akan diperkuat melalui, Penetapan industri kecil penerima bantuan, Bantuan mesin dan peralatan produksi, Pemulihan proses produksi pascabencana, Pendampingan teknis dan kewirausahaan. Program ini juga akan disinergikan dengan berbagai kebijakan lintas kementerian, seperti Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), RAN Pascabencana, dan Klinik UMKM Bangkit.
Intervensi pemulihan mencakup bantuan mesin sederhana, starter kit usaha, penyediaan bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar, pendampingan teknis, hingga fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
“Melalui program restarting ini, kami tidak hanya ingin mengembalikan produksi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri kecil agar lebih siap menghadapi risiko di masa depan,” pungkas Menperin.
