Jurnalindustry.com – Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) optimis pemerintahan baru yang terpilih akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo, salah satunya yaitu perpanjangan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pasalnya, kebijakan tersebut telah terbukti menciptakan multiplier effect yang sangat luas diantaranya, peningkatan tingkat utilisasi kapasitas keramik nasional, menciptakan investasi baru mencapai Rp20 triliun dan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja, meningkatkan kontribusi pajak sebesar 30%, dan tren kinerja ekspor yang terus membaik.
“Kami memiliki keyakinan bahwa pemerintahan yang baru terpilih akan melanjutkan kebijakan HGBT yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan Edy, sebelum kebijakan HGBT digulirkan, industri keramik nasional mengalami kondisi ‘jalan ditempat atau tidak bergerak’. Utilisasi keramik nasional selalu berada di kisaran 60 – 65%.
“Utilisasi keramik nasional stagnan di antara 60-65%, tidak pernah ada peningkatan. Namun, setelah diberikan HGBT di tahun 2020, tingkat utilisasi meningkat menjadi 75% di 2021, dan 78% di 2022,” terangnya, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Asaki meminta pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas murah untuk industri. Pasalnya, industri keramik sangat haus akan energi, dimana 30% biaya produksi berasal dari energi.
“Program HGBT ini mutlak dilanjutkan, karena industri keramik sangat strategis,” ucapnya.
Asaki juga berharap figur Menteri Ekonomi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memiliki semangat ‘Pro Industri’, dimana penguatan daya saing industri nasional harus menjadi prioritas utama dan konsisten memperjuangkan percepatan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Antidumping Keramik Asal Tiongkok
Disisi lain, Asaki juga mendesak KADI untuk bekerja serius dan segera menerapkan kebijakan Antidumping untuk produk keramik impor asal Tiongkok yang secara tren tahunan angkanya terus melonjak signifikan.
“Indonesia kini menjadi negara utama pengalihan ekspor keramik Tiongkok pasca negara-negara maju seperti USA, Uni Eropa, Timur Tengah yang sudah menerapkan Antidumping terhadap produk keramik asal Tiongkok,” papar Edy.
Asaki mengharapkan penerapan besaran Antidumping minimal berkisar 100% – 150% untuk produk keramik impor asal negeri Tirai Bambu tersebut.
Sebelumnya, Maret 2023 lalu, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah memulai penyelidikan anti dumping terhadap impor produk ubin keramik dari Tiongkok.
Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap ubin keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Asaki mewakili tiga perusahaan yaitu PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya.
Permohonan diajukan Asaki sebagai perwakilan industri dalam negeri.
Setelah meneliti dan menganalisis berkas permohonan tersebut, KADI menemukan bahwa terdapat indikasi impor produk ubin keramik yang diduga dumping, kerugian material bagi pemohon, serta hubungan kausal antara kerugian pemohon dan impor produk ubin keramik dumping yang berasal dari negara yang dituduh.
