Jurnalindustry.com – Jakarta — Di tengah memanasnya konflik geopolitik global, khususnya eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, ekonomi dunia menghadapi tekanan serius. Namun, Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat dengan capaian investasi yang tetap tumbuh pada awal 2026.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun. Angka ini tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year) dan setara dengan 24,4 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
“Pertumbuhan investasi sebesar 7,2 persen pada triwulan pertama menunjukkan bahwa minat investor, baik domestik maupun asing, tetap kuat di tengah dinamika global,” ujar Rosan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4/2026).
Tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi juga memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, realisasi investasi berhasil menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi komposisi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif seimbang. PMA mencapai Rp250,0 triliun atau 50,1 persen, sementara PMDN sebesar Rp248,8 triliun atau 49,9 persen.
Keseimbangan ini dinilai mencerminkan tetap kuatnya kepercayaan investor global sekaligus meningkatnya daya saing pelaku usaha dalam negeri.
Menariknya, sebaran investasi kini semakin merata. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp251,3 triliun atau 50,4 persen, melampaui Pulau Jawa yang sebesar Rp247,5 triliun atau 49,6 persen.
“Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan pembangunan ekonomi yang semakin inklusif, didorong oleh kebijakan hilirisasi yang menyebar ke berbagai daerah,” kata Rosan.
Secara sektoral, industri pengolahan masih menjadi primadona, khususnya industri logam dasar dengan nilai investasi Rp69,4 triliun. Sektor ini menjadi tulang punggung program hilirisasi yang terus digenjot pemerintah.
Secara keseluruhan, investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau hampir 30 persen dari total investasi, dengan pertumbuhan 8,2 persen secara tahunan.
Selain itu, sektor jasa seperti pusat data, layanan energi, dan kesehatan, serta sektor pertambangan, perumahan, kawasan industri, hingga transportasi dan telekomunikasi juga menjadi kontributor signifikan.
Dari sisi negara asal, Singapura masih menjadi investor terbesar dengan nilai 4,6 miliar dollar AS, diikuti Hong Kong (2,7 miliar dollar AS), Tiongkok (2,2 miliar dollar AS), Amerika Serikat (1,3 miliar dollar AS), dan Jepang (1,0 miliar dollar AS).
Perizinan Diperkuat Lewat KBLI 2025
Untuk menjaga momentum investasi, pemerintah juga memperkuat fondasi regulasi melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembaruan KBLI ini menjadi bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional.
“Indonesia itu resilient. Investasi di Indonesia menguntungkan, bahkan bisa mencapai sekitar 60 persen. Kita juga dorong pengembangan KEK dan kawasan industri agar semakin kompetitif,” ujar Airlangga.
KBLI 2025 yang menggantikan KBLI 2020 akan menjadi acuan tunggal lintas instansi dalam sistem perizinan terintegrasi OSS (Online Single Submission). Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kepastian hukum serta kemudahan berusaha.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, KBLI berfungsi sebagai “bahasa bersama” dalam memetakan aktivitas ekonomi nasional.
“Dengan klasifikasi yang sistematis, data ekonomi bisa dikumpulkan secara konsisten dan analisisnya menjadi lebih tajam untuk mendukung kebijakan,” kata Amalia.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh KBLI 2025 dilakukan paling lambat pada 18 Juni 2026, termasuk integrasi dengan sistem OSS dan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Rosan menegaskan, konsistensi kebijakan dan stabilitas menjadi kunci agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global di tengah gejolak dunia.
“Kita tidak boleh lengah. Sinergi lintas sektor dan kepastian regulasi harus terus dijaga agar investasi tetap tumbuh,” tutupnya.
