Jurnalindustry.com – Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya mendukung Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi atau Program Magang Nasional, salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis ini dinilai penting untuk mempercepat pembentukan SDM industri yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi nasional.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pemagangan merupakan instrumen efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja muda sebelum masuk ke dunia industri.
“Melalui pemagangan, lulusan perguruan tinggi dapat menguasai keterampilan yang sesuai kebutuhan riil industri, sekaligus memahami ekosistem kerja modern yang menuntut disiplin, produktivitas, dan kemampuan berinovasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12).
Menperin menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku industri agar program ini berjalan optimal. Menurutnya, keterlibatan industri akan membantu meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil, mempercepat proses rekrutmen, dan memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.
Menperin menegaskan pentingnya menjadikan pemagangan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Investasi pada penguatan SDM melalui pemagangan akan mendorong peningkatan produktivitas nasional, mempercepat industrialisasi, dan menciptakan ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemagangan harus menjadi strategi utama menuju Indonesia sebagai negara industri maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Agus.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menjelaskan bahwa dukungan kementerian dilakukan melalui sinergi program, fasilitasi informasi, dan pendampingan kepada industri. Ia menilai pemagangan nasional merupakan metode efektif untuk menyelaraskan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan sektor industri, sebagaimana amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Langkah ini juga memanfaatkan momentum bonus demografi 2025, di mana 69 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif.
“Seluruh biaya pemagangan telah ditanggung pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga industri tidak terbebani dan lebih banyak lulusan dapat memperoleh pengalaman kerja,” ujar Eko.
Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menuturkan bahwa Kemenperin telah memiliki infrastruktur vokasi lengkap, mulai dari perguruan tinggi vokasi, SMK industri, balai diklat, hingga satuan kerja standardisasi industri.
“Seluruh satuan pendidikan vokasi siap mendukung Program Magang Nasional melalui penyediaan kesempatan magang dan pengalaman langsung di lingkungan industri,” katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan 100 ribu kuota pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Program berlangsung selama enam bulan, dengan peserta memperoleh uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai domisili penyelenggara.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan, pemerintah menyiapkan platform digital terpadu SiapKerja dan MagangHub untuk mempermudah pendaftaran peserta dan industri penyelenggara.
