Jurnalindustry.com – Ilustrasi Jakarta – Rencana impor kendaraan pick-up untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan dari pelaku industri komponen otomotif dalama negeri. Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) menyatakan kekecewaaannya atas langkah tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu ekosistem industri nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selama ini terus mendorong penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Berbagai program pembinaan telah digulirkan, mulai dari fasilitas restrukturisasi mesin dan peralatan, sertifikasi ISO 9001, implementasi industri 4.0, lean manufacturing, hingga link and match dengan industri besar.
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) juga atktif berkolaborasi dengan PIKKO, asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun dan beranggotakan 110 IKM komponen otomotif tier 2 dan 3. Anggotanya memproduksi berbagai komponen berbahan metal, palstik, karet, nonwoven insulation, karpet, hingga mould and dies, yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kendaraan roda dua dan roda empat.
Salah satu bukti kemampuan industri lokal adalah pengembangan Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) yang diluncurkan pada 2018. Produksi kendaraan niaga tersebut melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota PIKKO.
Ketua PIKKO Rosalina Faried menyatakan, industri dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.
“Kami memahami kebutuhan ini mendesak, tetapi pengadaannya seharusnya tetap mengutamakan produksi dalam negeri karena kemampuan industri otomotif nasional sudah sangat mumpuni,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Kemenperin, prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Jika pengadaan 70.000 unit pick-up dipenuhi produk dalam negeri, dampak ekonomi atau backward linkage yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp 27 triliun.
PIKKO menilai, impor kendaraan utuh di tengah utilisasi produksi yang baru mencapai 60–70 persen dapat berdampak pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Selain itu, sejumlah subsektor seperti industri ban, kaca, aki, logam, plastik, kabel, hingga elektronik juga berpotensi terdampak.
Rosalina berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dapat membatasi jumlah kendaraan yang diimpor dan memberikan kesempatan lebih besar kepada produsen lokal untuk menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP.
“Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang masih lesu, kebijakan ini sangat menentukan keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional,” kata dia.
