Jakarta – Dalam tiga tahun terakhir, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil dalam rentang waktu tersebut. Namun demikian, meskipun pemerintah sedang fokus dalam menangani pandemic beserta dampaknya, pemerintah juga tidak melupakan untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui reformasi struktural.
Dalam tiga tahun terakhir ini, reformasi struktural Indonesia menyentuh banyak sektor riil, sektor perpajakan, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta reformasi sektor keuangan melalui penerbitan Undang-undang yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menyampaikan pidato kunci pada acara Indonesia Economic Outlook 2023, Selasa (20/12) di Jakarta.
“Ada rangkaian yang saling berkaitan di dalamnya dan ini bukan kebetulan belaka. Rangkaian reformasi struktural ini menjadi fondasi yang kita letakkan sebagai landasan kita bekerja ke depan,” jelas Wamenkeu.
Wamenkeu melanjutkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun untuk mengimplementasikan seluruh perubahan serta reformasi struktural Indonesia tersebut dalam menyongsong tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Pemerintah juga memikirkan keberlanjutan ekonomi paskapandemi. Menurut Wamenkeu ada tiga aspek fundamental penting yang harus menjadi perhatian yang serius ke depan yakni energi, pangan, dan kesehatan.
Lalu, bagaimana cara untuk menangani tiga aspek fundamental tersebut? Pertama, gunakan produk lokal. Produk lokal akan menciptakan multiplier yang lebih tinggi untuk perekonomian kita dan akan meningkatkan gerak ekonomi lokal,” lanjut Wamenkeu.
Yang kedua menurut Wamenkeu adalah sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia harus didapatkan melalui hilirisasi industri sumber daya alam. Ketiga adalah pemanfaatan ekonomi digital. Energi-pangan-kesehatan harus memanfaatkan secara masif ekonomi digital. Dan yang keempat adalah menuju green. Wamenkeu menekankan bahwa sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia adalah di green. Green adalah complementing pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wamenkeu mengatakan bahwa semua hal itu ada di dalam mandat yang dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang merupakan salah satu special mission vehicle di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
“Yang dimaksud dengan infrastruktur bukan hanya bangunan yang beton saja, tapi bahkan juga tentang kesehatan, pangan, dan energi. Karena PT SMI kita minta untuk semakin lama semakin menjadi semacam katalis dari pembiayaan pembangunan secara keseluruhan. Dan ini membutuhkan cara berpikir yang berbeda di pandangan kita mengenai kondisi ekonomi Indonesia,” kata Wamenkeu.
Wamenkeu menitipkan pesan kepada PT SMI dengan mengatakan bahwa ketika membangun infrastruktur, itu bukan hanya melihat bagaimana transaksinya, struktur financing-nya, bagaimana kelayakan proyeknya, dan ketentuan dari aspek dasar pembiayaan lainya, tapi kemudian juga meminta PT SMI untuk melihat konteks kedaerahannya.
“Ini akan membutuhkan transformasi cara berpikir kita yang fundamental. Namun saya yakin bahwa ini adalah arah ke depan yang kita inginkan yaitu membangun infrastruktur yang dekat dengan kebutuhan lokal dan yang kemudian meningkatkan kondisi ekonomi daerah setempat. Membangun infrastruktur kemudian yang dekat dengan penduduk dan dekat dengan kebutuhan penduduk. Kebutuhan yang mana? energi, pangan, dan kesehatan,” tutup Wamenkeu.
