https://jurnalindustry.com Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal anggaran Rp103 miliar yang ramai disebut dialokasikan untuk pembuatan podcast Kementerian Koperasi. Ferry menegaskan anggaran tersebut bukan khusus untuk podcast, melainkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik kementerian secara keseluruhan.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya,” kata Ferry dalam siaran pers, Rabu (2/9/2026).
Menurut Ferry, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan tepat dan mudah dipahami masyarakat.
Ia menyebut kebutuhan tersebut mencakup hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, teknologi informasi hingga infrastruktur. Kanal komunikasi juga diperlukan untuk menyosialisasikan berbagai program perkoperasian kepada koperasi di seluruh Indonesia, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (1/9), Kementerian Koperasi mengajukan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk memperkuat program perkoperasian.
Tambahan anggaran tersebut terutama diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi, termasuk KDKMP.
Usulan itu terdiri atas penguatan dukungan operasional sebesar Rp541 miliar dan penguatan program teknis sebesar Rp3,99 triliun.
Untuk 2027, Kementerian Koperasi sebelumnya memperoleh pagu anggaran indikatif Rp542,88 miliar. Angka tersebut kemudian mendapat tambahan Rp200 miliar sehingga total pagu anggaran menjadi Rp742,88 miliar.
