Jurnalindustry.com – Makassar – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi untuk regional Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Maluku, Papua), perlu ditingkatkan.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan kuantitas penyaluran KUR regional Indonesia Bagian Timur sudah cukup baik. Tercatat sebanyak Rp20,6 triliun KUR tersalurkan ke 352.936 debitur penerima manfaat sampai dengan 25 Agustus 2025, atau sekitar 12% dari total KUR nasional.
Sementara tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau rata-rata kredit macet di regional Indonesia Bagian Timur juga cukup terjaga dengan nilai di bawah 3%.
“Namun bila dilihat menurut lembaga penyalurnya, kami mencatat penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Karena hanya 4 bank penyalur yang mencapai target 60% penyaluran ke sektor produksi,” ujar Wamen Helvi seusai memimpin Rakor KUR Regional Indonesia Bagian Timur di Makassar, Kamis (28/8).
Keempat bank tersebut, Wamen melanjutkan, adalah BPD Sulselbar (70,5%), BRI (68,9%), BPD SulutGo (63,2%), dan Bank Sinarmas (63,4%).
Wamen mengatakan penyaluran KUR ke sektor produksi secara regional sebenarnya telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik yaitu sebesar 63,54%. Dana KUR itu disalurkan ke sektor prioritas sesuai karakteristik geografis dan potensi wilayah Indonesia Timur.
“Sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produktif merupakan pilar utama ekonomi riil di Indonesia Timur. Kita perlu mendorong penyalur KUR agar mulai menggeser fokus penyalurannya ke sektor yang menciptakan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Wamen juga menekankan pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah dalam membantu akses penyaluran KUR bagi UMKM.
Ia mengatakan hingga 25 Agustus 2025, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan mengunggah data calon debitur KUR dari wilayah regional Indonesia bagian timur sebanyak 3.311 UMKM dengan tingkat konversi akad 94,5%. Di antara jumlah tersebut, terdapat 3.130 UMKM yang telah melaksanakan akad KUR.
“Hal ini sebagian besar disebabkan karena masih minimnya informasi dan ketidaktahuan dari pemerintah daerah atau dinas terkait mengenai prosedur unggah data,” katanya.
Penyaluran KUR Regional Indonesia Bagian Timur terbesar, kata Wamen Helvi, ada di Provinsi Sulawesi Selatan (Rp10,4 triliun), disusul Sulawesi Tenggara (Rp2,53 triliun), Sulawesi Tengah (Rp2,21 triliun), Sulawesi Barat (Rp1,38 triliun), Papua (Rp1,29 triliun), Sulawesi Utara (883 miliar), Maluku (Rp642 miliar), Papua Barat (Rp488 miliar), Maluku Utara (Rp389 miliar), dan Gorontalo (Rp367 miliar).
Sulawesi Selatan pun menjadi provinsi dengan total unggah data UMKM potensial penerima KUR terbesar se-Indonesia. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan melaporkan, total debitur upload sebanyak 305.562. Di antara jumlah tersebut, debitur yang berhasil akad KUR mencapai 291.496 dengan tingkat konversi akad sebesar 95,4%.
“Penyaluran KUR di Regional Indonesia Bagian Timur menunjukkan bahwa BRI menjadi penyalur KUR terbesar yaitu sebanyak Rp14,8 triliun kepada 304.301 debitur,” kata Helvi.
“Sedangkan Bank Pembangunan Daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Regional Indonesia Bagian Timur adalah BPD Sulawesi Selatan dan Barat dengan nilai penyaluran Rp296,03 miliar kepada 2.125 debitur,” katanya.
Meski begitu, Helvi menyoroti banyak pemerintah daerah di regional Indonesia Timur yang belum melakukan unggah data UMKM potensial penerima KUR secara optimal. Padahal hal ini perlu ditingkatkan agar UMKM tiap-tiap provinsi mendapat akses pembiayaan seluas-luasnya.
Wamen Helvi menekankan, pemerintah terus mengawal peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR tahun 2025, sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rapat Komite Kebijakan (Rakomjak) KUR.
Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025. Selain itu, ada target kualitas berupa target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang, serta 60% dari target penyaluran KUR diarahkan untuk sektor produksi.
“Kami juga mengingatkan bahwa pinjaman di bawah Rp100 juta untuk program KUR harus dipastikan tanpa agunan tambahan,” kata Helvi menegaskan.
