Jurnalindustry.com – Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia, dan National University of Singapore menggelar kegiatan Cross-Government Framing Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh beberapa kementerian dan lembaga negara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah terkait hak dan kewajiban Indonesia dalam berbagai perjanjian investasi internasional yang telah ditandatangani, baik di tingkat bilateral maupun regional.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan handbook ini merupakan inisiatif penting sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil selaras dengan ketentuan dalam perjanjian investasi yang berlaku, sekaligus mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan negara.
“Handbook ini akan sangat berguna bagi kita semua selaku pejabat negara untuk memahami dan mengimplementasikan kewajiban kita di setiap perjanjian investasi internasional, guna menunjukkan komitmen kita kepada negara mitra dan investor asing. Pada akhirnya, hal ini akan membantu Indonesia menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung tujuan pembangunan ekonomi kita,” ucap Tirta.
Proyek penyusunan handbook ini akan mencakup tinjauan menyeluruh terhadap perjanjian investasi yang telah ditandatangani Indonesia, termasuk penilaian terhadap regulasi domestik dan studi atas sengketa yang pernah terjadi. Diharapkan hasil akhir dari handbook ini dapat memberikan arahan praktis kepada aparat pemerintah dalam merespon dinamika investasi secara tepat dan akuntabel.
Dukungan dari Pemerintah Australia melalui DFAT menandai kelanjutan dari komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya di bidang investasi.
Minister Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure Kedutaan Besar Australia, Jonathan Gilbert menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas negara untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi.
“Kita semua tahu bahwa investasi membutuhkan keterlibatan yang erat dari berbagai pihak, upaya dan tujuan bersama untuk membangun lingkungan investasi yang menarik dan memfasilitasi hubungan ekonomi, tidak hanya antara Indonesia dan Australia, tetapi juga antara Indonesia dan semua anggota APEC.,” ujar Gilbert.
Workshop ini menjadi forum awal untuk membangun kesadaran kolektif lintas kementerian dan lembaga, agar pengelolaan kewajiban internasional dilakukan secara harmonis dan terkoordinasi.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong keterlibatan aktif dari seluruh peserta dan mengharapkan masukan konstruktif selama proses penyusunan handbook berlangsung. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
