Jurnalindustry.com – Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Utara.
Untuk itu Menteri PKP meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M Bobby Afif Nasution untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah serta pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hari ini saya menerima kunjungan Gubernur Sumut serta sejumlah Bupati dan Walikota dari Provinsi Sumut untuk mensukseskan program rumah subsidi untuk MBR dan ASN di Sumut. Saya mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumut,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP bersama Gubernur Sumut serta Kepala BPS juga melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi Untuk MBR dan ASN di Provinsi Sumut antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara.
Menteri PKP menerangkan, Kementerian PKP akan terus berusaha agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi tahun 2025 ini merupakan tahun terbanyak pemerintah mengalokasikan dana KPR FLPP untuk masyarakat.
“Kuota rumah subsidi tahun 2025 ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Kuotanya mencapai 350.000 rumah subsidi dan bisa terwujud berkat arahan dan dukungan Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.
Menurut Menteri PKP, adanya pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta menyediakan hunian layak dan terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat serta ASN. Selain itu, dengan pembangunan rumah subsidi juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dirinya mencontohkan, misalnya pembangunan satu unit rumah di Sumut dilaksanakan oleh minimal 5 orang pekerja sehingga dengan kuota 15.000 rumah subsidi maka ada sekitar 75.000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat belum termasuk yang membuka usaha warung maupun industri bahan material bangunan.
Lebih lanjut, Menteri PKP menerangkan bahwa potensi pembangunan rumah subsidi di Provinsi Sumut masih cukup besar. Untuk itu, dirinya juga berharap setiap kepala daerah untuk bisa memiliki data terkait kebutuhan perumahan bagi masyarakat serta kondisi rumah masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah.
“Tahun ini kita sudah memberikan rumah subsidi kepada buruh, tenaga migran, bidan, perawat dan tenaga kesehatan, wartawan, supir sehingga langsung mengarah pada wong cilik jadi terarah dan minggu depan kami serahkan untuk nelayan dan petani. Sesuai arahan Presiden, saya harap Gubernur Sumut nanti jangan hanya fokus pada rumah ASN, TNI / Polri tapi harus ada tantangan bagaimana masyarakat yang ngga punya gaji tapi punya penghasilan seperti tukang bakso, tukang becak tukang rongsokan. Jadi kita sebagai pemerintah harus adil dan ngga boleh cari aman hanya fokus yang punya gaji saja dalam menyalurkan bantuan,” terangnya.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M Bobby Afif Nasution menyambut baik dan menilai dukungan serta kinerja Kementerian PKP dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Apalagi KPR FLPP memiliki manfaat yang positif seperti akses yang mudah untuk masyarakat.
Pihaknya juga membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) agar hasil pembangunan rumah subsidinya untuk masyarakat memiliki kualitas yang baik. Apalagi jumlah backlog perumahan di Sumut mencapai 938.000 unit dan menyumbang angka 9.5 persen secara nasional.
“Kami menyambut baik adanya dukungan Menteri PKP untuk mengalokasikan 15.000 rumah subsidi. Lewat KPR FLPP banyak hal positif untuk masyarakat seperti DP dan angsuran yang ringan, selama masa tenor dan ada asuransi dan kami akan menggunakan Bank Sumut untuk penyaluran KPR FLPP ini,” tututpnya.
