Subang – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen terus memperkuat sektor produksi, terutama koperasi yang bergerak di sektor pangan, lewat korporatisasi petani dan nelayan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, upaya penguatan sektor pangan ini mengingat adanya ancaman krisis pangan penduduk dunia berdasarkan hasil kajian Lembaga Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization).
“Indonesia punya potensi ekonomi di sektor pangan yang sangat besar. Termasuk buah-buahan tropis, holtikultura, produk herbal, hingga rempah-rempahan. Bahkan berkualitas ekpor dan bisa menjadi substitusi impor. Namun, sayangnya masih banyak pula produk pertanian kita seperti beras, kedelai, dan susu masih impor,” kata Teten dalam sambutan Diskusi Koperasi Sektor Pangan se-Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema Model Bisnis Koperasi Sektor Pangan di Subang, Jabar, Jumat (17/9).
Diakui Teten, sektor pangan diurus oleh banyak Kementerian. Dalam hal ini, KemenKopUKM ditugaskan membenahi kelembagaan usahanya, yakni melalui koperasi.
Teten menegaskan, koperasi harus berperan sebagai konsolidator dan aggregator sekaligus. Koperasi menjadi solusi pertanian di struktur ekonomi tanah air di level mikro.
“Petani kita banyak yang mengerjakan di lahan sempit ini digabungkan dan dikonsolidasi lewat koperasi, diwujudkan dalam corporate farming. Saat ini kami berkolaborasi dengan banyak kementerian dan BUMN memperkuat apa yang Presiden Jokowi sebut korporatisasi petani,” imbuhnya.
Tujuan utamanya adalah membangun kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi yang terhubung dengan lembaga pembiayaan dan market. Pasalnya selama ini, perbankan masih enggan memberikan pembiyaan ke sektor pangan karena dinilai berisiko tinggi.
“Ini bisa menjadi solusi sistem pertanian kepada petani lahan sempit. Kalau petaninya digabung dalam koperasi, pembiayaan jadi mudah. Sehingga ketahanan pangan juga dapat diwujudkan jika para petani dan nelayan bergabung dalam wadah koperasi,” tegas Teten.
Di Subang sendiri, sambung Teten, ada sekitar 6.000 hektare lahan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pertanian yang bisa menyiapkan padi premium dan ditargetkan minimal bisa memproduksi padi 10 ton per hari.
Petani juga kini bisa memanfaatkan perhutanan sosial. Di mana satu kepala keluarga memperoleh 2 hektare lahan, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 tahun.
“Kami dengan Provinsi Jabar coba merevitalisasi lagi koperasi pangan yang potensial untuk kita perbesar dan dihubungkan ke lembaga pembiayaan,” jelas Menteri Teten.
Berdasarkan Online Data System (ODS) KemenKopUKM per Desember 2020, terdapat sebanyak 127.124 unit koperasi yang bergerak di sektor riil. Jumlah ini terdiri dari 57,6 persen Koperasi Konsumen, 19,8 persen Koperasi Jasa, 13,9 persen Koperasi Simpan Pinjam, 5,76 persen Koperasi Produsen, 2,85 persen Koperasi Pemasaran, dan lainnya.
Sementara, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB naik menjadi 15,46 persen (terbesar kedua setelah Industri Pengolahan) atau senilai Rp570,11 triliun. Sektor lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi dan sektor lainnya), justru mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada triwulan II-2020.
“Jumlah UMKM yang berusaha di bidang pangan dengan proporsi 31,27 persen dari total jumlah UMKM sebanyak 64 juta unit,” sebutnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat menuturkan, di luar 6.000 hektare lahan potensial untuk padi, Subang juga memiliki 20.000 ha lahan Perhutani yang saat ini dikelola masyarakat dan lahan eks PTPN sebesar 16.000 ha.
“Ini memberikan berkah bagi rakyat Subang jika dikelola dengan baik. Ditambah pantai di Subang sepanjang 44 kilometer juga kami punya sudah dimanfaafkan pengusaha peternak udang paname. Kami baru saja membantu para pertambak sekitar 9 juta bibit ikan bandeng dan ikan windu,” jelas Ruhimat.
Tak hanya itu, Subang juga sedang membangun Pelabuhan Patimban, yang diharapkan bisa mempermudah jalur ekspor.
“Kami mohon bantuan dari pemerintah untuk mengirim tim teknis dan tenaga ahli untuk membantu mengembangkan potensi pangan di Subang. Masalah modal, KemenKopUKM sudah hadir melalui LPDB-KUMKM,” ucap Ruhimat.
