Jakarta – Pemerintah fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di tanah air. Contoh suksesnya adalah hilirisasi nikel, yang telah meningkatkan ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.
Pada tahun 2021, ekspor produk olahan nikel mampu menembus Rp306 triliun, yang melesat jauh dibanding capaian tahun 2014 sekitar Rp16 triliun Pemerintah menargetkan ekspor tersebut bisa menanjak lagi pada tahun ini di angka Rp440 triliun.
“Untuk menunjang sektor industri smelter nikel agar lebih porduktif dan berdaya saing, salah satunya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten seperti operator alat berat,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan di Jakarta, Rabu (24/8).
Pada Senin (22/8) lalu, BPSDMI Kemenperin dan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Sama Pendidikan Vokasi Industri Setara Diploma 1 (D1).
Kerja sama ini juga melibatkan salah satu unit pendidikan di bawah naungan BPSDMI Kemenperin, yakni Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, Sulawesi Selatan.
“Program Setara D1 Operator Alat Berat akan diselenggarakan selama satu tahun di AK-Manufaktur Bantaeng dan lulusannya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri,” jelas Arus.
Kepala BPSDMI menambahkan, guna mendukung industri dalam penyediaan tenaga kerja kompeten, pihaknya telah menyelenggarakan pendidikan tinggi pada beberapa jenjang, mulai dari Diploma sampai dengan Magister Terapan, termasuk program setara Diploma 1 kerjasama industri.
Pendidikan Setara D1 yang melibatkan industri ini dilaksanakan sebagai wujud nyata kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan dengan dunia industri.
“Melalui program ini diharapkan akan memperkecil competency gap antara dunia industri dengan dunia pendidikan yang akhirnya tercipta SDM industri kompeten tanpa adanya program retraining oleh industri,” imbuhnya.
Arus berharap program ini dapat mengatasi permasalahan SDM industri di Indonesia, yaitu besarnya jumlah pengangguran terbuka, tingkat angkatan kerja yang masih rendah, dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.
“Sebab, kebutuhan akan tenaga kerja industri hingga mencapai 600.000 orang setiap tahun,” sebutnya.
Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin, Restu Yuni Widayati mengungkapkan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan D1 ini adalah membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.
“Kegiatan ini diikuti oleh 48 orang sebanyak 2 kelas dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang per kelas yang seluruhnya direkrut langsung oleh industri,” tuturnya.
Program Pendidikan Setara D1 Kerja Sama Industri ini juga merupakan bagian dari program Corporate University BPSDMI dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang dual system dengan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), learning model berstandar global, dan mengembangkan kelas industri.
“Pada tahun 2021 lalu, Kemenperin telah memfasilitasi sebanyak 981 mahasiswa untuk mengikuti pendidikan yang tersebar di 21 kabupaten/kota di 11 provinsi,” tandasnya.
Direktur PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Leonard Hadyanto dan Manager HR & HS PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia, A. Adrianti Latippa menyampaikan bahwa program ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu karena sangat membantu proses pertumbuhan perusahaannya di Kabupaten Bantaeng.
“Tahun 2021, dua angkatan dengan dua program studi hasil kerja sama kami dengan BPSDMI Kemenperin telah kami serap 100% di perusahaan kami,” ungkapnya.
