Jakarta – Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu upayanya adalah melakukan percepatan belanja pemerintah. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.
“Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1).
Sekjen Kemenperin menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan.
“Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik,” jelasnya.
Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.
“Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,” tegasnya.
Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.
Berikutnya, isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. “Pada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,” ungkap Dody.
Prestasi tersebut, antara lain realisasi anggaran sebesar 97,45% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, atau naik 4% dibanding tahun 2020.
Kemudian, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 13 kali, dan mendapatkan penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, Kemenperin menyabet Juara I BMN Award, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi empat satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi enam satker, serta mendapatkan Peringkat IV Kementerian dengan Indeks Integritas.
Aspek akuntabilitas selanjutnya adalah organisasi, yang terkait dengan transparansi kinerja Kemenperin baik pada input, proses, output, maupun outcome.
“Ini sangat terkait dengan isu ketiga yang ingin kami sampaikan, yaitu isu efektivitas kebijakan,” sebut Dody.
Menurut Sekjen Kemenperin, isu efektivitas kebijakan harus juga dijadikan sebagai isu sentral dalam pelaksanaan anggaran karena sepatutnya dapat mencegah penggunaan uang negara untuk berbagai program yang tidak memberikan dampak atau manfaat yang memadai.
“Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,” tandasnya.
Dalam hal ini, pembangunan profesionalitas dan kapasitas di kalangan pegawai perlu diperkuat agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan juga pengalaman.
“Mulai tahun ini, Kemenperin akan menyelenggarakan Executive Partnership Program, yaitu program pengembangan kapasitas pegawai yang berbasis pada pengalaman di lapangan dan berorientasi pada pemecahan masalah terkait dengan pembangunan industri manufaktur nasional,” paparnya.
Sekjen Kemenperin berharap, di tahun 2022 ini para Kepala Satuan Kerja dapat mempertahankan kinerja dalam penyerapan anggaran dan sekaligus memastikan pencapaian output dan outcome pada setiap program dan kegiatan.
“Terkait dengan penyerapan anggaran, kami akan memantau penyerapan anggaran Semester I Tahun 2022 dengan target serapan anggaran sebesar 50% dan proses pengadaan Barang/Jasa selesai pada bulan Juni Tahun 2022,” tegasnya.
Selain itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Kemenperin, Dody meminta para pengelola anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.
“Yang terpenting adalah monitoring evaluasi tiap waktu sehingga anggaran dimanfaatkan secara maksimal tanpa melupakan target dan tujuan Kemenperin. Oleh karena itu, perlu dikawal oleh Inspektorat Jenderal, sehingga akuntabilitas yang baik dapat tercapai,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengemukakan, kegiatan kickoff meeting anggaran ini sangat penting untuk memberikan pesan kepada masing-masing unit kerja maupun satuan kerja di lingkungan Kemenperin dalam menjalankan strategi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
“Sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan industri sebagaimana indikator-indikator yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian,” terangnnya.
Lanjut Masrokhan, dalam upaya menunjang efektivitas pengawasan internal, saat ini Itjen Kemenperin sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan yang dinamakan (SI-Nga).
“Melalui Singa, diharapkan pengawasan tidak lagi dilakukan secara tradisional saja, akan tetapi bisa juga dilaksanakan secara online dan realtime, sehingga tujuan sebagai early warning system benar-benar bisa diterapkan, tuturnya.
