Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen kuat untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Salah satu langkah yang dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) yang ada.
“Sejak tahun 2015, Kemenperin telah menjalankan serangkaian langkah strategis dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan perubahan menuju good and clean governance,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan di Jakarta, Senin (31/1).
Irjen Kemenperin mengemukakan, pada tahun 2021, Kemenperin telah mengusulkan sebanyak 14 satuan kerja di lingkungan Kemenperin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperoleh predikat WBBM dan 17 satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK.
“Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang selalu menekankan komitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif dan akuntabel,” tuturnya.
Salah satu satker yang diusulkan adalah Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja di BDI Denpasar. Kunjungan ini dalam rangka pembinaan dan pengawalan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja Kemenperin yang ada di Bali, tegas Masrokhan.
Dalam kunjungannya, Masrokhan menyampaikan bahwa BDI Denpasar menjadi salah satu representatif Kemenperin di wilayah Bali dan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja, komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan semua pihak.
“Selain itu, BDI Denpasar perlu terus meningkatkan inovasi-inovasinya dalam memberikan pelayanan publik, agar kehadirannya dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Masrokhan juga mengapresiasi capaian BDI Denpasar yang telah berhasil menunjukkan komitmen serta kesungguhan dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas dalam wujud nyata di lapangan, sehingga dapat meraih predikat WBK pada akhir tahun 2021 yang lalu.
“Kami optimis, apabila BDI Denpasar dapat terus meningkatkan inovasi-inovasi layanan publiknya, BDI Denpasar akan dapat meraih predikat WBBM ke depannya. Hasilnya sangat menjanjikan, apalagi didukung oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih berusia muda dan kreatif,” paparnya.
Kepala BDI Denpasar Zya Labiba menyatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penggunaan integrated barcode system pada layanan diklat, layanan pengaduan dan pelaporan gratifikasi secara online, layanan BIKIN Makerspace untuk wadah para maker kriya dalam berkarya dan berkolaborasi, layanan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BDI Denpasar dalam bidang animasi, serta Inkubator Bisnis (Inbis) Tohpati yang telah menjadi rujukan berbagai instansi.
“Selain itu, kami juga selalu mendukung para pegawai untuk dapat terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di BDI Denpasar,” jelasnya.
BDI Denpasar juga sedang menjajaki kerjasama dengan Apple Academy untuk mendukung pengembangan program pelatihan di bidang pengembangan aplikasi, khususnya iOS yang memiliki pangsa pasar cukup luas di tanah air.
Dalam kunjungan Irjen Kemenperin tersebut, juga dilakukan penandatanganan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di wilayah BDI Denpasar dan kunjungan ke fasilitas layanan yang ada di BDI Denpasar.
