Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri kerajinan dan batik nasional agar semakin produktif dan inovatif sehingga bisa berdaya saing hingga kancah global.
Upaya strategis yang dilaksanakan antara lain meningkatkan kompetensi para pengrajin di sektor tersebut, apalagi industri batik dan kerajinan termasuk sektor padat karya.
“Pemerintah bertekad untuk mengakselerasi perekonomian daerah dan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sektor industri kecil dan menengah merupakan salah satu jalannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/5).
Andi mengemukakan, industri kerajinan dan batik merupakan salah satu sektor yang terbukti tangguh dan telah teruji memiliki resiliensi maupun kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi krisis. Kelebihan dari sektor kerajinan dan batik ini dibandingkan dengan sektor lainnya adalah tingkat sebaran industri yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Di samping itu didukung dengan potensi sumber daya yang melimpah, serta ditopang dari para pekerjanya yang cukup banyak,” ujarnya.
Kemenperin mencatat, jumlah tenaga kerja di sektor industri kerajinan dan batik mencapai 1,52 juta orang dengan jumlah unit usaha lebih dari 47.700 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Sehingga untuk memacu pengembangan di sektor ini diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kerajinan dan batik ini bisa meningkat secara signifikan,” tutur Andi.
Sinergi itu direalisasikan oleh BBSPJIKB dengan menggandeng berbagai pihak, seperti instansi pusat atau daerah maupun BUMN dan pihak swasta, untuk meningkatkan kualitas SDM industri di bidang kerajinan dan batik.
“Diharapkan dari kolaborasi ini, dapat tercipta IKM tangguh dan produktif yang masif dan merata di seluruh daerah Indonesia,” terang Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Budi Setiawan.
Salah satu pemerintah daerah di luar Jawa yang berkomitmen untuk dapat mengembangkan industri kerajinan dan batik adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor didampingi pengurus Dekranasda berkunjung ke BBSPJIKB Yogyakarta.
Djainuddin mengungkapkan, banyak potensi sumber daya alam di Kabupaten Seruyan yang dapat dijadikan bahan baku industri kerajinan, seperti purun, eceng gondok, dan rotan yang perlu diolah dan dikembangkan sehingga menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi.
Pada April 2024, terdapat 13 pihak yang menjalin kerja sama dengan BBSPJIKB untuk mengembangkan SDM industri kerajinan dan batik di wilayahnya. Beberapa pihak tersebut di antaranya adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Petrochina International Jabung Ltd, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov. Kalimantan Timur.
Selanjutnya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang, Disperindag Kabupaten Sleman, Pemerintah Kelurahan Bokoharjo, Pemerintah Kelurahan Tirtomartani, MI Husnayain Sleman, serta Paguyuban Batik Mukti Manunggal.
Budi menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup pelatihan untuk SDM industri di bidang pewarnaan dan perancangan motif batik, ecoprint, tenun, anyaman dengan serat alam non-tekstil (SANT) yang berorientasi ekspor hingga pelatihan terkait sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami juga berkolaborasi dengan pihak internal Kemenperin, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) untuk terus mendorong kompetensi para pembatik di Sleman dan Kota Yogyakarta dengan berbagai skema yang tersedia,” paparnya.
Melalui kerja sama tersebut, sepanjang April 2024, telah dilatih sebanyak 420 orang dari berbagai daerah di Indonesia yang bahkan sebagiannya adalah pelatihan berbasis SKKNI, sehingga para peserta yang lulus akan mendapatkan predikat kompeten dengan diperolehnya sertifikat profesi di bidang batik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kami menargetkan untuk memberikan pelatihan secara intensif kepada lebih dari 662 orang. Harapannya, dengan membangun SDM industri, akan lebih mudah untuk meningkatkan kapasitas industri kerajinan dan batik dalam negeri agar bisa lebih tangguh dan mampu bersaing dengan produk luar negeri,” pungkas Budi.
