Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri agar siap menghadapi tantangan atau isu-isu global terkini. Salah satu upaya yang perlu dipacu adalah menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
“Hal tersebut juga termasuk dalam penanganan barang atau bahan berbahaya yang di satu sisi dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup, namun di sisi yang lain digunakan hampir semua sektor industri untuk membuat produk-produk bermanfaat yang berguna bagi masyarakat,” kata Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, E. Ratna Utarianingrum pada acara Sosialisasi Keamanan Kemasan Barang Berbahaya pada Transportasi Moda Laut dalam rangka Mendukung Daya Saing Industri di Jakarta, Selasa (8/11).
Sekretaris BSKJI menjelaskan, salah satu sektor industri yang berpotensi menghasilkan barang berbahaya adalah sektor industri kimia. Namun demikian, sektor industri kimia merupakan kelompok bidang usaha yang strategis.
“Mengingat sektor ini memproduksi bahan kimia yang sebagian besarnya merupakan bahan baku bagi industri hilir. Sehingga perlu dipastikan bahwa penggunaan atau produk yang berpotensi menghasilkan bahan atau barang berbahaya pada industri dapat terjamin keamanannya dan penanganannya, sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional,” paparnya.
Selain itu, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan sangat luas, transportasi moda laut di Indonesia memegang peranan penting pada logistik di Indonesia terutama pengiriman produk-produk industri kecil dan menengah (IKM) yang akan didistribusikan antar pulau.
Untuk menjamin keamanan kemasan barang/bahan berbahaya pada transportasi moda laut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.
“Salah satu yang diatur dalam Permenhub tersebut adalah kewajiban Penggunaan Tanda Nomor UN pada Kemasan Barang Berbahaya,” jelas Ratna.
Dalam mendukung kebijakan Kemenhub untuk keamanan barang berbahaya pada transportasi moda laut, Laboratorium Uji Kemasan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK) memberikan jaminan kesesuaian melalui Penerbitan Sertifikat Hasil Uji yang akan dipergunakan oleh Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub untuk mengeluarkan Sertifikat Otorisasi Tanda Nomor UN (UN Marking) Kemasan Barang Berbahaya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBSPJIKFK Muhammad Taufiq menyampaikan, saat ini BBSPJIKFK merupakan satu-satunya Laboratorium Uji Kemasan yang mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang mampu menguji kemasan barang berbahaya dari Kemenhub.
“Kami berharap acara sosialisasi ini dapat menjadi ajang untuk mempromosikan kapabilitas dari laboratorium kemasan BSPJIKFK dalam rangka mendukung penerapan peraturan kewajiban Penggunaan Tanda Nomor UN Kemasan Barang Berbahaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub,” tuturnya.
Pengakuan sebagai Laboratorium Kemasan Barang Berbahaya dari Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub, telah diterima oleh Laboratorium Uji Kemasan BBSPJIKFK sejak tanggal 9 Juni 2022 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pengakuan Laboratorium BBSPJIKFK sebagai Laboratorium Uji Kemasan Barang Berbahaya Nomor: KP-DJPL 456 Tahun 2022.
Ratna menambahkan, acara sosisliasi ini dapat menjadi bagian dari kolaborasi antara Kemenperin dan Kemenhub untuk kemajuan industri dan peningkatan keamanan transportasi di Indonesia.
“Semoga dengan adanya kolaborasi dari Kemenperin dan Kemenhub ini dapat terwujud industri yang dapat menghasilkan produk-produk berdaya saing global dengan penanganan keselamatan produksi dan keamanan transportasi yang terjamin sesuai dengan standar Internasional,” pungkasnya.
