https://jurnalindustry.com Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Hingga 23 Juli 2026, realisasi pembiayaan rumah subsidi telah mencapai 111.537 unit dengan nilai penyaluran sebesar Rp13,874 triliun.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap Program KPR Sejahtera FLPP, yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah.
“BP Tapera dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan FLPP di tahun 2026, per 23 Juli 2026 telah mencapai 111.537 unit rumah senilai Rp13,874 triliun,” ujar Heru dalam keterangannya.
Dari sisi profesi penerima manfaat, pekerja swasta menjadi kelompok terbesar dengan 71.250 penerima atau sekitar 63,88% dari total realisasi. Posisi berikutnya ditempati wiraswasta sebanyak 19.254 penerima (17,26%), disusul PNS serta TNI/Polri sebanyak 10.944 penerima (9,81%), dan kategori profesi lainnya sebanyak 10.089 penerima (9,05%).
Heru menambahkan, BP Tapera terus menjalankan mandat pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Salah satu kebijakan yang dinilai akan meningkatkan keterjangkauan masyarakat adalah perpanjangan tenor KPR Sejahtera FLPP hingga 40 tahun, dari sebelumnya maksimal 20 tahun. Dengan masa cicilan yang lebih panjang, beban angsuran bulanan diharapkan menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan batas maksimal penghasilan bagi penerima manfaat Program KPR Sejahtera FLPP agar bantuan pembiayaan tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan BP Tapera memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau melalui pengelolaan dana FLPP.
Menurut Maruarar, tata kelola yang akuntabel, transparan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah subsidi.
