Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid meminta pemerintah untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial saat membuat keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebab dia khawatir banyak pengusaha yang mengajukan penundaan pembayaran hingga pailit karena omzet merosot selama PPKM.
”Relaksasi kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha tidak selamanya diberikan. Karena jujur saja situasi ini semakin berat bagi kami teman-teman pengusaha,” kata Arsjad kepada wartawan menanggapi sikap yang akan diambil pemerintah karena berakhirnya PPKM pada Senin 23 Agustus 2021 ini.
Arsjad berharap sektor usaha yang sudah mulai dibuka dan beroperasi pekan lalu bisa terus diperluas. Karena saat ini berbagai langkah dilakukan pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis di tengah PPKM seperti vaksinasi karyawan hingga cek sertifikat vaksin bagi pengunjung.
Sebagai informasi, sejak perpanjangan PPKM pemerintah mengizinkan sektor usaha tertentu untuk membuka usahanya di wilayah PPKM Level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan.
Selain itu, sektor industri esensial berbasis ekspor boleh menerapkan work from office (WFO) sepenuhnya, dengan syarat dibagi minimal menjadi dua shift.
Arsjad berharap agar upaya penanganan covid-19 terus dilakukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.
